BeritakanID.com - Pernyataan Anies Baswedan soal politisasi bansos saat masa kampanye Pilpres 2024 lalu kembali viral di media sosial maupun pesan berantai WhatsApp akhir-akhir ini.
Pernyataan Anies muncul di tengah ramai pemberitaan soal bansos yang diberikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk korban banjir di Jakarta Timur. Paket bantuan tersebut berisi sembako yang dikemas dalam tas biru bertuliskan “Istana Wakil Presiden, Bantuan Wapres Gibran.”
Dalam sebuah video yang diunggah di platform X oleh akun @BangPino__, Anies Baswedan, menyampaikan kritik tajam terkait politisasi bantuan sosial (bansos), menyoroti kasus di mana bansos diklaim sebagai pemberian pribadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta, menegaskan bahwa bansos adalah bentuk tanggung jawab negara, bukan individu.
“Kalau ada program bansos dikatakan sebagai pribadi dan berterima kasih kepada pribadi, itu yang disebut politisasi bansos,” ungkap Anies dalam video berdurasi 1 menit yang diunggah di platform X oleh akun @BangPino__, seperti dikutip KBA News, Selasa, 3 Desember 2024.
Selain membahas politisasi bansos, Anies juga mengajak masyarakat untuk fokus pada peningkatan kecerdasan publik. Ia menyinggung soal ijazah asli dalam konteks pentingnya memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat.
“Mari kita mencerdaskan, jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan, kenapa? Ya karena ijazah kita asli,” ujar Anies yang disambut tepuk tangan meriah dalam acara Desak Anies tersebut.
Menurut Anies, bansos seharusnya diberikan dengan transparansi dan jelas sumbernya, yaitu dari negara. “Caranya dituliskan di situ, dari negara,” tambahnya.
Anies menegaskan bahwa bansos harus dipandang sebagai tanggung jawab negara untuk membantu masyarakat yang belum sejahtera dan menghadapi kesulitan ekonomi jangka pendek. “Bansos itu bukan dari pribadi, tapi dari negara,” tegasnya.
Sementara itu, saat Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, juga memberikan bansos. Namun jelas beda dengan gaya Wapres Gibran. Anies memberikan bansos saat pandemi Covid-19.
Dalam bansos era Anies, dituliskan, “Paket Bantuan Sembako ini Dibiayai oleh APBD Pemprov DKI Jakarta”. Kemudian ditulis juga rincian paket sembako seperti beras 10 kg, sarden 4 kaleng, biskuit 1 kaleng, minyak goreng 2 bungkus, kecap 1 kantong, tepung terigu 5 kg, bihun 2 bungkus, dan sabun mandi 1 batang.
Seperti diketahui, paket bantuan tersebut berisi sembako yang dikemas dalam tas biru bertuliskan “Istana Wakil Presiden, Bantuan Wapres Gibran ini ramai menjadi sorotan publik. Banyak warganet mengkritik kemasan bantuan tersebut, menganggapnya tidak etis karena diduga menggunakan dana publik (APBN) tetapi mencantumkan nama individu.
Pengamat politik, Assoc. Prof. Dr. Khamim Zarkasih Putro, M.Si., mengatakan, bansos bertuliskan Bantuan Wapres Gibran sarat dengan muatan politis. “Sehingga, tidak terlalu salah jika banyak pihak kemudian mengaitkan hal ini dengan persiapan kontestasi Pilpres 2029,” ujarnya.
Menurut dia, selain nuansa politis, bansos Wapres Gibran mengandung unsur pembodohan masyarakat. “Ya, unsur pembodohan terhadap masyarakat memang jelas ada. Mengingat mayoritas masyarakat kita relatif belum terpelajar, banyak dari mereka mengalami salah persepsi. Mereka mengira bansos itu adalah sumbangan dari pribadi Gibran, padahal itu berasal dari APBN,” jelasnya.
Khamim menekankan pentingnya edukasi masyarakat mengenai asal dana bansos. “Pemimpin formal yang mendistribusikan bantuan seharusnya juga mencerdaskan masyarakat dengan menjelaskan bahwa sumber dana tersebut berasal dari APBN atau APBD, bukan dari uang pribadi.”
Namun, ia menyayangkan banyak masyarakat yang masih keliru mengira bantuan tersebut berasal dari uang pribadi. “Tampaknya, model seperti ini akan terus dilanjutkan. Artinya, masyarakat yang salah persepsi akan tetap dipelihara,” ungkapnya.
Khamim menegaskan, tujuan pembangunan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat. “Ini menjadi tanggung jawab kita semua, yang harus segera ditingkatkan kualitasnya,” pungkasnya.
Sumber: kba