Oleh: Damai Hari Lubis
Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
Hasto Kristiyanto mesin utama penggerak PDIP partai idola para wong cilik, keluhkan "partai coklat" yang membekingi Jokowi, jika tidak, "Jokowi tidak ada apa-apanya". Entah apa dan siapa partai coklat yang dimaksud. Hanya asumsi publik mengarah kepada institusi polri, yang orang nomor satunya adalah Jend. Kapolri Listyo Sigit Prabowo, orang kepercayaan bekas Presiden RI ke- 7, Jokowi.
Lalu dihubungkan dengan pernyataan Budi Arie yang dikenal punya kedekatan politik dengan Jokowi, Budi Arie jauh lebih dulu pernah mengatakan (24-6 20024),
Budi Arie Budi menyatakan, "bahwa judi online sulit diberantas akibat faktor adanya penegak hukum yang juga mengetahui terhadap oknum bandar pelaku terkait judi online, apakah maksud Budi Arie ada penegak hukum yang "membeking?" atau setidaknya melakukan pembiaran karena tahu namun diam saja ? Padahal judi online selain memang dilarang oleh sistem hukum, juga saat ini mendapat perhatian khusus dan tendensius dari Presiden RI Prabowo untuk diberantas.
Sehingga patut diperjelas oleh Budi, tentang siapa aktor Penegak Hukum yang tahu (namun pembiaran atau melindungi?). Karena menurut Budi Arie, yang saat itu masih menjabat menteri Menkoinfo, "Judi Online di Indonesia Diatur oleh 5 Bandar". Lalu ada pertanyaan dari jurnalis, "kenapa tidak dikejar? Lalu kata Menkoinfo Budi Arie dalam program Ni Luh di Kompas TV, "tanya penegak hukum".
Sedangkan menurut UU. Tentang Advokat, salah satu unsur dari profesi penegak hukum (non aparatur negara) adalah advokat, selebihnya yang diketahui secara umum, aparat penegak hukum selaku penyelenggara negara adalah anggota polri, JPU dan Para Hakim.
Maka, dasar asumsi publik cukup relevan dan amat logis berdasarkan fenomena dari law enforcement yang dilakukan lembaga Kepolisian RI (Polri), saat ini memang nyata semakin tidak presisi saat polri dipimpin oleh Listyo Sigit.
Contoh, selaku Kapolri Listyo tidak sanggup dan takut kepada Jokowi untuk memerintahkan Penyidik Polda untuk menahan TSK Firly Bahuri yang juga orang dekat Jokowi, dan
Listyo pun tidak sanggup menahan beberapa orang artis yang nyata-nyata terlibat kasus judi online, seperti Nikita Mirzani, Wulan Guritno, dan sekelas pelawak Deni Cagur serta Anwar Usman eks Ketua MK terlapor/teradu nepotisme di Polda Metro Jaya. Lalu bagaimana andai terduga judi online adalah para anggota legislatif?
Sementara publik menganggap Listyo dapat diyakini piawai menangkap orang yang bersalah, namun terhadap jenis kasus dan yang pelakunya merupakan orang yang biasa-biasa saja. Sehingga akibanya banyak proses hukum terhadap beberapa kasus justru mengalami stagnasi atau tidak ber-kejelasan dalam proses penanganan hukumnya.
Maka benang merah yang disampaikan oleh Hasto dan Budi, dua orang yang bukan tokoh sembarangan di tanah air, memunculkan perspektif publik atas dasar analisa daripada gejala-gejala peristiwa hukum a quo yang selama ini berkembang. Dan tentang siapa "oknum pengurus partai coklat dan penegak hukum" yang dimaksud kedua tokoh (Hasto dan Budi), kuat dugaan adalah sang Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo orang kepercayaan Jokowi yang dititipkan kepada Prabowo Subianto Presiden RI ke 8 sebagai Kapolri,
Namun apa yang dimaksud partai cokelat oleh Hasto, dan siapa yang penegak hukum dimaksud oleh Budi Arie ? Tentu hanya Hasto dan oleh Budi Arie yang saat ini menjabat Menteri Koperasi yang dapat menjawab dengan sebenar-benarnya. (*)