BeritakanID.com - Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait adanya rencana 'jahat' yang ingin digunakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan melibatkan 'Partai Cokelat' atau kepolisian dalam gerilya politiknya selama ini.
Siti Zuhro menekankan, untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, institusi-institusi negara perlu dibenahi, khususnya lembaga-lembaga hukum Indonesia. Menurutnya, Polri memang harus melakukan reformasi atau bersih-bersih di internalnya.
"Polri tidak boleh partisan, memihak satu golongan, kekuatan politik tertentu dan bersikap partisan dan bahkan memberikan dukungan terhadap elite atau golongan tertentu," kata Siti Zuhro saat dihubungi inilah.com di Jakarta, Minggu (24/11/2024).
Siti Zuhro menjelaskan, tugas pokok dan fungsi Polri memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, memelihara keamanan, dan memastikan penegakan hukum yang adil, transparan, dan efektif.
Maka itu, ia menegaskan dengan tugas pokok dan fungsi seperti itu, maka tidak boleh pihak mana pun menggunakan Polri dan sumber daya manusia di Polri untuk kepentingan diri sendiri maupun golongan, serta kepentingan kekuatan politik tertentu.
"Bila itu dilakukan, maka ini melanggar hukum dan bisa dituntut secara hukum karena sudah menyimpangkan fungsi utama institusi Polri ke ranah politik praktis yang hanya menguntungkan diri dan kelompoknya," ucapnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeluhkan adanya cawe-cawe atau intervensi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pilkada 2024 dengan menggunakan tangan Partai 'Cokelat'. Dalam sebuah siniar yang dipandu oleh politikus Akbar Faizal, Hasto menyebut ada mobilisasi pemenangan Pilkada 2024 terutama di wilayah Sumatera Utara (Sumut), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).
"Di dalam pilkada kami melihat ambisi kekuasaan itu tidak berhenti. Kita ini negara berbentuk republik bukan kerajaan, tetapi Pak Jokowi mau menempatkan keluarganya itu terjadi dengan Bobby Nasution di Sumatera Utara, dan kemudian gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda yang seharusnya berkontestasi secara sehat," ungkap Hasto, dikutip di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).
Sumber: inilah