Diklaim 95 Persen Benar, Susunan Kabinet Prabowo Bocor, Kader Muhammadiyah Menteri Pendidikan
BeritakanID.com - Bocoran terbaru susunan kabinet Prabowo-Gibran jelang pelantikan presiden-wakil presiden terpilih.
Kader Muhammadiyah disebut akan isi kursi Menteri Pendidikan.
Selain menteri, dua kader lain dari organisasi keagamaan tersebut juga disebut mendapat jatah posisi wakil menteri.
Bocoran ini disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti seusai pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (16/9/2024).
Mu'ti mengatakan, informasi itu 95 persen benar.
"Saya dapat kabar A1, 95 persen kemungkinan menteri pendidikan dasar dan menengah dipimpin oleh kader persyarikatan Muhammadiyah," kata Mu'ti.
Namun demikian, Mu'ti tak mengetahui sosok kader Muhammadiyah yang sudah disiapkan dan detail terkait pengisian posisi itu.
"Yang tahu Allah dan malaikatnya, Pak Prabowo dan Pak Haedar Nashir," jelasnya.
Isu kader Muhammadiyah bakal mendapat jatah menteri menguat setelah Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir bertemu Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Rabu (4/9/2024).
Mu'ti menyatakan, dalam pertemuan itu, Haedar memberi saran kepada Prabowo perihal kondisi Indonesia sekarang dan di masa depan.
Perihal jatah kursi kementerian, dia bilang, Haedar tidak bercerita.
Janji Prabowo Saat Kampanye
Menurut Mu'ti, penunjukan kader Muhammadiyah sebagai menteri juga merupakan janji Prabowo saat kampanye lalu.
"Mudah-mudahan, beliau konsisten dengan janji kampanye yang disampaikan di Surabaya," imbuh Mu'ti.
Dikutip dari artikel Kompas.com yang tayang 24 November 2023, Prabowo sempat menyinggung soal jatah kursi menteri pendidikan untuk Muhammadiyah jika dirinya terpilih menjadi presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam dialog publik PP Muhammadiyah dengan capres Prabowo di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Dalam dialog tersebut, Mu'ti bertindak sebagai moderator.
Saat itu, Mu'ti mengungkit perihal pertemuan terakhirnya dengan Prabowo.
"Waktu saya ketemu Bapak di Jakarta, Bapak menyampaikan kalau Menteri Pendidikan itu akan diberikan ke Muhammadiyah. Apakah itu masih berlaku?" tanya Mu’ti ke Prabowo.
Prabowo pun menjawab bahwa ia akan memberikan kursi menteri kepada putra-putri terbaik Indonesia, termasuk kader dari Muhammadiyah.
"Saya berjanji bahwa menteri-menteri kabinet adalah putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia."
"Insyaallah, Muhammadiyah akan memberi putra atau putri terbaik, insyaallah," kata Prabowo.
"Tidak menteri pendidikan, Muhammadiyah, Pak?" tanya Abdul Mu’ti sekali lagi.
"Insyaallah, Muhammadiyah akan memberi putra atau putri terbaik untuk jabatan yang penting untuk Republik Indonesia," jawab Prabowo.
Menteri Profesional untuk Zaken Kabinet Prabowo-Gibran Tak Harus Non-parpol
Susunan zaken kabinet yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut bisa berasal dari partai politik.
Baik Gerindra maupun PAN, keduanya sama-sama sepakat menyebutkan bahwa menteri profesional bukan berarti non-parpol.
Selain itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut ada beberapa kementerian yang dipisah dan digabungkan dan kemungkinan jumlahnya bertambah.
Meski demikian, Muzani mengaku belum mengetahui jumlah pasti kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo mengatakan bahwa sudah ada kesepahaman antar partai politik (parpol) pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkait pembentukan kabinet zaken atau kabinet ahli.
“Kalau konsepnya adalah memang ingin kabinet yang betul-betul ahli, itu iya. Itu sudah ada kesepahaman ke arah sana gitu,” kata Dradjad dalam program Gaspol Kompas.com yang tayang di YouTube Kompas.com pada 16 September 2024.
Bahkan, dia menyakini bahwa kabinet ahli tersebut tetap bisa terbentuk meski bakal mengakomodasi parpol.
Sebab, banyak ahli dan teknokrat yang menjadi kader partai.
“Banyak ahli di parpol itu, jangan meremehkan parpol.
Di parpol itu banyak orang yang latar belakangnya profesional ya.
Lihat saja partai-partai, jenderal profesional banyak, profesor banyak, ahli keuangan banyak, ahli hukum banyak,” ujarnya.
Namun, dia mengatakan, kemungkinan bakal dibedakan antara ahli atau profesional yang terafiliasi parpol dan yang tidak.
Sebelumnya, Dradjad mengungkapkan bahwa nama-nama ketua umum (ketum) dan sejumlah nama senior-senior sudah diserahkan terkait penyusunan kabinet Prabowo-Gibran
“Bahwa proses pembicaraannya mulai mengerucut, iya, gitu ya. Cuma sampai ke arah setor-setor nama setahu saja sih belum, kecuali baru nama ketum dan yang paling senior-senior sajalah yang paling itu,” katanya.
Namun, menurut Dradjad, hanya nama para ketua umum partai parlemen yang dari awal mengawal Prabowo-Gibran.
"Kalau ketum sih rasanya akan masuk ya semua, semua ketum akan masuk. Ketum parpol parlemen. Kalau ketum parpol non parlemen saya enggak tahu. Itu di luar yuridiksi saya.
Saya kan bukan dilevel ketum. Ketum kan di atas lagi,” ujarnya.
PDIP Sebut Zaken Kabinet Suatu Keharusan, Prabowo Diminta Pegang Komitmen dan Konsisten
Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira berpendapat bahwa rencana presiden terpilih, Prabowo Subianto membentuk zaken kabinet adalah suatu keharusan.
"Membentuk zaken kabinet (kabinet ahli) itu sudah seharusnya," kata Andreas, kepada Tribunnews.com, Rabu (18/9/2024).
Menurut Andreas, pembantu presiden memang harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten.
"Dan memang presiden membutuhkan pembantu-pembantu di kabinet yang kompeten pada bidang-bidang kabinet yang dipimpin dan mempunyai kualifikasi politik yang profesional, mempunyai integritas dan dedikasi pada bangsa dan negara," ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI ini menuturkan, partai politik (parpol) juga memiliki stok kader yang kompeten.
"Orang-orang ahli itu ada di parpol, kampus juga di dunia profesi," ucap pria kelahiran Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.
Karenanya, Andreas berharap Prabowo bisa mewujudkan komitmennya untuk membentuk zaken kabinet.
"Kita harap Pak Prabowo pegang komitmen dan konsisten dengan apa yang diucapkan," ungkapnya.
Adapun, wacana zaken kabinet ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Menurut Muzani, Prabowo ingin membuat zaken kabinet atau jajaran menteri yang berasal dari kalangan profesional pada pemerintahan barunya.
Prabowo disebut meminta Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusulkan kalangan profesional untuk masuk menjadi menteri dalam kabinetnya.
"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Dengan begitu, nantinya jabatan menteri yang diisi dari orang yang memiliki keahlian.
Tak hanya itu, figur yang diusulkan harus memiliki relevansi dengan kementerian yang dipimpin.
"Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang.
Meskipun dia orang partai atau orang politik, harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya," jelas Muzani.
Belum lama ini, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa menteri dari kalangan profesional bakal mendominasi kabinet Prabowo.
“Keberadaan orang-orang profesional itu juga lebih banyak kelihatannya, daripada yang kemudian dari partai politik,” ujar Dasco di Gedung DPR RI pada 12 September 2024.
Namun, Dasco menyebut, belum ada keputusan final soal jumlah kementerian ataupun nama-nama yang akan masuk ke kabinet.
Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan, penyusunan kabinet Prabowo bakal rampung paling lambat h-5 sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada 20 Oktober 2024.
Sebab, dia menyebut, sampai saat ini pihaknya masih melakukan simulasi soal jumlah kementerian, maupun nomenklatur yang akan digunakan ketika suatu pos kementerian dilebur atau dipisahkan.
“Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu,” ujar Dasco, Terbaru, Dasco mengonfirmasi bahwa susunan kabinet bakal diumumkan langsung usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
Diketahui, Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik pada 20 Oktober 2024. "Rencananya begitu," ujar Dasco saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (16/9/2024).
Berikut bocoran kabinet Prabowo jelang pelantikan presiden dan wakil presiden.
1. Prabowo akan bentuk zaken kabinet
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo akan membentuk zaken kabinet jika sudah dilantik menjadi presiden.
Zaken kabinet adalah susunan menteri yang berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi partai politik tertentu.
Prabowo ingin membentuk kabinet tersebut agar orang-orang yang duduk di pemerintahan adalah sosok yang ahli di bidangnya masing-masing, termasuk bila berasal dari partai.
“Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yg ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol,” kata Muzani dikutip dari Kompas.com, Senin (9/9/2024).
Muzani menegaskan, keinginan Prabowo membentuk zaken kabinet supaya sebuah kementerian benar-benar dipimpin oleh orang yang relevan dan ahli dengan lembaganya.
Meski begitu, ia tidak merinci siapa sosok yang pantas menduduki posisi menteri Prabowo.
Muzani hanya meminta publik untuk menunggu Prabowo mengumumkan susunan menteri di kabinetnya. “Tunggu nanti pengumuman dari Presiden prabowo setelah dilantik jadi presiden,” ujarnya.
2. Jumlah menteri Prabowo 44 orang
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) memperkirakan jumlah menteri yang akan duduk di kabinet Prabowo sebanyak 44 orang.
Zulhas mengatakan, ia menyerahkan jatah PAN di kabinet mendatang kepada Prabowo karena ia memiliki hak prerogratif jika sudah dilantik menjadi presiden.
Namun, ia tidak menjawab pertanyaan awak media ketika dimintai konfirmasi apakah PAN mendapat jatah lima menteri di kabinet Prabowo.
“Wah itu terserah Presidenlah. Itu hak prerogatif Bapak Presiden,” imbuh Zulhas dikutip dari Kompas.com, Rabu (11/9/2024).
Zulhas menambahkan, ia selalu menjalin komunikasi dengan Prabowo setiap hari.
3. Harus punya integritas dan kompetensi
Sementara itu, juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo memiliki dua kriteria bagi calon menterinya.
Pertama, calon menteri Prabowo harus memiliki integritas.
Kriteria ini diterapkan karena Prabowo ingin pemerintahannya bebas dari korupsi.
“Yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya, tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo,” jelas Dahnil dikutip dari Kompas.com, Senin (29/4/2024).
Selain berintegritas, Prabowo ingin calon menterinya memiliki kompetensi terlepas dari latar belakang profesional atau politik.
Dahnil menyampaikan, ada banyak tokoh di partai yang memiliki profesionalisme tinggi, seperti di bidang, hukum, ekonomi, dan keuangan.
“Jadi Pak Prabowo tidak ingin terjebak pada dikotomi orang partai atau orang non-partai, orang-orang pasti banyak yang punya keahlian, why not,” tanah Dahnil.
4. Lulusan SMA Taruna Nusantara
Dilansir dari Kompas.id, Selasa (10/9/2024), Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas Hashim Djojohadikusumo membocorkan ciri-ciri menteri Prabowo.
Ia menyebutkan, akan ada empat lulusan SMA Taruna Nusantara yang akan masuk kabinet.
Meski begitu, Hashim enggan merinci siapa saja lulusan SMA Taruna Nusantara yang akan masuk kabinet Prabowo.
“Saya bisa katakan di Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumnus SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung dua, tiga, empat mungkin,” kata Hashim.
Berdasarkan perkiraan Kompas.com, Senin, empat lulusan SMA Taruna Nusantara yang digadang-gadang menjadi menteri Prabowo adalah Wakil Ketua Komisi I DPR sekaligus Wakil ketua Umum Gerindra Sugino.
Selain itu, ada pula nama Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
PKB setor nama
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan telah menyetorkan usulan nama-nama kader untuk menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsurizal menjelaskan, Prabowo tidak hanya meminta usulan nama kepada PKB, tetapi juga kepada semua partai dalam rangka menjaring kandidat terbaik.
“Ya kan Pak Prabowo semua, bukan hanya ke PKB ya. Ke setiap partai minta, pokoknya nama-nama kader-kader yang terbaik, profesional di bidang yang diminta, itu pasti berbicara kayak demikian. Ya PKB yang diminta seperti itu kita kirim nama-nama,” ujar Cucun kepada wartawan, Jumat (13/9/2024).
Meski begitu, Cucun enggan mengungkap nama-nama yang disodorkan PKB kepada Prabowo.
Dia mengatakan bahwa hal itu menjadi kewenangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
“Itu urusan ketua umum dengan pak presiden terpilih,” jelas Cucun.
Cucun kemudian menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan final soal nama-nama yang masuk ke susun kabinet Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.
Jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo juga belum ditetapkan dan masih dalam pembahasan internal.
“Nanti kita tunggu Pak Prabowo seperti apa,” kata Cucun.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penyusunan kabinet Prabowo Subianto bakal rampung paling lambat h-5 sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.
Sebab, sampai saat ini pihaknya masih melakukan simulasi soal jumlah kementerian, maupun nomenklatur yang akan digunakan ketika suatu pos kementerian dilebur atau dipisahkan.
“Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu,” ujar Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (12/9/2024).
Dasco pun menegaskan belum ada keputusan final soal jumlah pos kementerian untuk pemerintah Prabowo, maupun nama-nama yang akan masuk ke susunan kabinet.
Namun, Wakil Ketua DPR RI itu memastikan bahwa kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kemungkinan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional.
“Keberadaan orang-orang profesional itu juga lebih banyak kelihatannya, daripada yang kemudian dari partai politik,” kata Dasco. (*)
Sumber: tribunnews