BeritakanID.com - Politik uang yang masif pada Pilpres 2024 kemarin telah mencederai proses demokrasi. Praktik culas tersebut diharapkan jangan sampai terulang pada Pilkada 2024 yang akan digelar serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota ini.
“Pengalaman waktu pilpres, itu kemenangan (diperoleh) karena adanya politik uang yang dahyat, luar biasa. Itu harus diambil pelajaran untuk memperbaiki demokrasi kita. Jangan lagi demokrasi prosedural,” jelas sosiolog Musni Umar kepada KBA News Sabtu, 3 Agustus 2024.
“Seolah-olah kita berdemokrasi, tapi praktiknya itu sarat tipu daya, sarat kecurangan. Tidak boleh itu. Karena akhirnya rusak semua. Rusaknya itu nanti kalau masyarakat tidak percaya lagi demokrasi, kemudian memilih demokrasi jalanan ini,” sambungnya.
Dia tidak menampik masyarakat sangat rentan terpapar politik uang. Karena kesadaran politik masyarakat Indonesia rendah mengingat minimnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesejahteraan. Karena itu semua pihak harus bersama-sama mencegahnya.
“Semua harus berpartisipasi untuk mendorong pelaksanaan pilkada serentak ini, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai daerah, mencegah politik uang. Siapa pun yang menang kita dukung, tapi kemenangan itu harus yang genuine, murni bukan karena politik uang, politik sembako,” ungkapnya.
Menurutnya lembaga pengawas pemilu dan aparat penegak hukum memang harus juga proaktif untuk mencegahnya. Demikian pula partai dan kandidat didorong untuk tidak memainkan politik uang. Tapi, katanya lagi, yang lebih penting adalah adalah masyarakat jangan sampai menerima politik uang.
Karena itu, doktor jebolan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) ini mengingatkan, gerakan membangun kesadaran rakyat sebagai pemilih ini harus dilakukan secara masif dengan menggerakkan semua kekuatan dan modal sosial yang ada di masyarakat.
“Karena yang menentukan itu masyarakat. Pemilik kedaulatan itu kan masyarakat. Jadi masyarakat kita harus cerdas, harus kita sadarkan,” ucapnya.
“Saya menyarankan semua modal sosial yang ada di masyarakat apakah pengajian, kegiatan kelompok-kelompok keagamaan dari semua agama, termasuk memanfaatkan mimbar di masjid, bukan mendukung calon tertentu, tapi bagaimana mendorong supaya rakyat itu betul-betul menggunakan hak pilihnya bukan karena dikasih uang. Itu penting sekali dilakukan,” tandasnya.
Sumber: kba
