BeritakanID.com - Anggaran untuk sewa mobil Alphard terkait mobilisasi tamu Negara di acara HUT RI ke 79 di IKN, menuai polemik di masyarakat.
Baru-baru ini, Mensesneg Pratikno akhirnya memberikan klarifikasinya terkait beredarnya isu anggaran sewa Alphard Rp25 juta per mobil untuk tamu Negara di HUT RI ke 79 di IKN.
Pratikno mengaku pihaknya saat ini masih menghadapi kendala transportasi di IKN untuk keperluan mobilisasi para tamu undangan di acara HUT RI ke 79 nanti.
Untuk itu, pihak Istana akan menyewa sejumlah bus untuk memudahkan mobilisasi para tamu undangan HUT RI di IKN dari Bandara VVIP hingga ke lokasi upacara kemerdekaan.
"IKN kita masih menghadapi kendala sarana dan prasarana transportasi, karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil, karena terbatas maka kita akan menggunakan bus," kata Pratikno seperti dikutip Kilat.com dari kanal YouTube MetroTV Rabu, 7 Agustus 2024.
"Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara," lanjutnya.
Dirinya memastikan tidak ada masalah pembiayaan untuk penyewaan kendaraan para tamu undangan.
Pasalnya biaya penyewaan kendaraan untuk para tamu undangan telah masuk ke dalam APBN setiap tahunnya.
"Kalo penyelenggaraan upacara itu kan dibiayai oleh Negara, nggak ada masalah setiap tahun juga begitu," ujarnya.
Terkait harga sewa Alphard di IKN yang mencapai Rp25 juta per mobil, hal itu mengikuti tingkat permintaan pasar lokal.
"Oh iya itu kan pasar lokal dan besok kita gak akan menggunakan itu kan (Alphard red.) kita akan menggunakan bus," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto mengatakan terdapat fenomena kenaikan harga sewa mobil secara drastis di Provinsi tersebut menjelang HUT Kemerdekaan RI.
Tak tanggung-tanggung, Damun mengungkapkan kenaikan sewa mobil tersebut mencapai 100 persen.
"Bahkan untuk Alphard biasa Rp7 juta jadi Rp25 juta," ungkapnya.
Selain itu, Danum juga mengungkapkan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah dalam hal ini Sekretariat Presiden terkait masalah mobilisasi tamu Negara di IKN selama HUT RI berlangsung.
Dalam kerja sama tersebut, Sekretariat Presiden mengajukan penyewaan sebanyak 1.000 unit kendaraan.
Untuk menutupi keterbatasan unit di Kalimantan Timur, pihaknya mengirimkan sejumlah kendaraan tambahan dari luar seperti Pulau Jawa, Sulawesi, dan Bali.
"Permintaan itu lebih dari 1.000 unit, sedangkan kami tidak memiliki unit sebanyak itu, jadi harus menambah unit dari luar," katanya.
"Dari MoU itu permintaan ada 100 unit dan sudah dibayar DP atau uang muka sebesar 50 persen dari nilai kontrak," tuturnya.(*)
Sumber: kilat