BeritakanID.com - Perbedaan pernyataan Presiden Jokowi dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal pembatasan BBM bersubsidi menuai sorotan dari sejumlah pihak.
Baru-baru ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan tanggapannya terkait perbedaan pernyataan Presiden Jokowi dengan Luhut Binsar Pandjaitan soal pembatasan BBM bersubsidi.
Rocky Gerung mengatakan, pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan tersebut diucapkan lantaran sang Menko Marves mengetahui kondisi beban APBN yang kian berat dari subsidi energi.
Tak hanya itu, Rocky Gerung juga menilai perbedaan pernyataan antara Presiden Jokowi dengan Luhut Binsar Pandjaitan merupakan miss-komunikasi.
"Ini kelihatanya Pak Luhut menghitung sebetulnya bahwa cuman dengan cara itu (pembatasan BBM red.) APBN bisa diselamatkan," kata Rocky seperti dikutip Kilat.com dari kanal YouTube-nya Jumat, 19 Juli 2024.
"Tetapi Jokowi mungkin gak nyangka bahwa Pak Luhut akan ucapkan itu mendahului dia, kelihatannya soal komunikasi aja," ujarnya.
Meski demikian berdasarkan penghitungan teknis, Rocky menerangkan bahwa BBM bersubsidi harus dibatasi.
Namun Rocky tak memungkiri bahwa kebijakan pembatasan tersebut menimbulkan efek sosial-politik.
Terlebih lesunya ekonomi dalam negeri kerap mendapatkan sorotan dari investor asing.
"Secara rasional ya memang harus (dibatasi red.), tapi secara moral itu berbahaya," ungkapnya.
"Dunia internasional setiap hari memperlihatkan sesi bagaimana ekonomi Indonesia berada dalam bahaya, sinyal-sinyal itu dibaca oleh investor asing," lanjutnya.
Rocky menduga Luhut memberikan pernyataan tersebut lantaran adanya sinyal dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Saling bantah antara Presiden Jokowi dengan Luhut Binsar Pandjaitan kata Rocky, menunjukkan kondisi kabinet berantakan.
"Mungkin Sri Mulyani kasih sinyal, Pak Luhut tangkap itu sebagai sinyal, mungkin Pak Luhut merasa 'okey Presiden tahu dan keadaan seperti biasa' hanya itu jalan keluarnya," ucapnya.
"Jadi bantahan-bantahan itu menunjukkan bantahan-bantahan kabinet sendiri berantakan yang dulu kita pake istilah ini kita pake istilah saling amputasi kok," sebutnya.
Menurutnya hingga 100 hari ke depan sebelum masa pergantian Presiden, Indonesia mengalami kondisi yang kritis di tengah lesunya ekonomi nasional dan ketegangan politik internasional.
"Jadi tetap 100 hari ke depan ini adalah keadaan kritis kita, karena soal ekonomi yang memburuk, ketegangan internasional dan yang terutama kemampuan Jokowi untuk mengatakan dia masih punya grip pada kekuasaan," katanya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Pemerintah berencana akan menerapkan regulasi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.
Regulasi tersebut rencananya akan berlaku pada 17 Agustus 2024 nanti.
"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan kita bisa kurangi," ujar Luhut
Namun, Presiden Jokowi membantah adanya rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024 nanti.
Bahkan, dirinya menuturkan Pemerintah belum melakukan rapat terkait aturan itu.
"Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga," tutur Jokowi.(*)
Sumber: kilat
