BeritakanID.com - Pengamat politik, Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi tidak paham dengan keseriusan dari kondisi perekonomoan bangsa Indonesia saat ini.
Ia memperkirakan Prabowo Subianto justru mengerti sekali dengan kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang sudah tercipta di masa pemerintahan Jokowi.
Semua bermula dari data yang dikeluarkan Mantan Menteri Keuangan RI, Muhamad Chatib Basri disebutkan cukup mengerikan.
Hal itu karena masyarakat dengan gaji Rp1,9 juta sudah termasuk ke dalam kategori kelas menengah, apalagi posisi itu sangat riskan untuk turun menjadi kelas bawah atau miskin.
"Ya begitu dia turun, ada yang mau naik tuh yang secara terbalik bisa disebut dengan 'aspiring middle class' yang punya keinginan untuk menjadi middle class gitu, enggak ketemu nah ketemunya di 1,9 juta sama-sama mulai jadi mereka yang mau naik ke kelas atas merasa apa problemnya kenapa kami enggak bisa naik-naik," kata Rocky Gerung, dikutip dari kanal YouTube-nya.
"Mereka yang mau naik ke kelas menengah marah karena terhambat oleh kebijakan sehingga kekayaan atau kemakmuran mereka terhalang berhenti di Rp1,9 juta sementara yang pernah di 9 misalnya turun jadi Rp1,9 juta, jadi bertemulah mereka di dalam garis politik akhirnya tuh nah itu kita sering sebut tusulut oleh keadaan ekonomi maka perubahan politik bisa terjadi kapan saja tuh karena ada kelas yang bercita-cita untuk naik ke kelas menengah dari kelas bawah tetapi terhalang dia makan tabungan," tambahnya.
Kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya karena data yang ada dapat mempengaruhi langsung implikasi politiknya sangatlah serius terkait kondisi bangsa Indonesia.
"Betul, dan keseriusan itu yang tidak dipahami oleh Pak Jokowi itu, tentu Prabowo mengerti dan baca data yang dibuat oleh Muhamad Chatib Basri yang memberi sinyal ada beban yang mana bukan sekadar beban ekonomi tapi beban sosial politik," tegas Rocky Gerung.
Jurnalis senior, Hersubeno Arief meyakini bahwa pemerintahan Prabowo tidak memiliki kemewahan pilihan sama sekali.
Hal tersebut karena untuk menutup kekurangan pendapatan pemerintah cara yang paling mungkin adalah kenaikan pajak dan cukai, plus mengurangi subsidi.
Sementara kondisi masyarakat tidak mungkin andai kata dicabut subsidi dan menaikkan pajak, pasti akan banyak masyarakat yang marah.
"Pasti akan berasap dan ada api itu, kan enggak akan ada jalan keluar lagi dari Jokowi. Prabowo terlalu lama untuk memutuskan jalan keluarnya. Sudah 6 bulan dan masih ada 3 bulan bagi Prabowo yang sudah siap dengan kabinetnya tapi tidak mungkin diumumkan karena tidak etis," ungkap Rocky Gerung.
"Sementara Jokowi masih ingin bermpimpi untuk hal-hal yang menyebabkan dia diingat selalu luar biasa. Padahal keadaan (Bangsa Indonesia) kita betul-betul enggak tahu jalannya kemana tuh, penerimaan pajaknya tidak mungkin diperluas, ya karena gimana masa orang yang enggak berpenghasilan dipajakin, kan absurd." paparnya.
Fenomena penurunan jumlah kelompok kelas menengah di Indonesia saat ini semakin mengkhawatirkan.
Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa persentase masyarakat kelas menengah terus menurun sejak tahun 2019, dengan angka menurun dari 23% pada tahun 2018 menjadi 21% pada tahun 2029. Sementara itu, kelompok kelas menengah bawah atau aspiring middle class (AMC) mengalami peningkatan dari 47% menjadi 48%.
Menurut Data Mandiri Spending Index (MSI), biaya untuk membeli bahan makanan juga terus meningkat secara signifikan. Angka ini melonjak dari 13,9% pada Januari 2023 menjadi 27,4% dari total pengeluaran pada Juli 2024, yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga bahan pangan.
Hal ini telah dirasakan oleh banyak kalangan, termasuk Hari, seorang pegawai kantoran. Menurutnya, salah satu kendala utama yang dihadapi oleh masyarakat kelas menengah adalah ketidakstabilan harga bahan pokok di pasar.
"Kesulitan bagi karyawan kelas menengah seperti saya saat ini adalah harga kebutuhan pokok yang terus naik, sementara gaji tetap stagnan," terang Hari.
Ia juga menyoroti beban tambahan yang harus ditanggung masyarakat, seperti program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan kewajiban asuransi kendaraan bermotor.
"Dengan rencana iuran Tapera yang harus dibayar, serta asuransi kendaraan bermotor yang semakin mahal, karyawan yang mengandalkan motor sebagai transportasi harus siap menghadapi beban tambahan. Hal ini tentu akan menyebabkan pendapatan mereka semakin berkurang, terlebih lagi jika gaji tidak mengalami peningkatan," tambahnya.
Kondisi ini menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat kelas menengah, terutama dalam hal daya beli dan stabilitas ekonomi.
Kenaikan harga bahan makanan dan beban tambahan dari program pemerintah seperti Tapera telah menambah kesulitan bagi para pekerja kelas menengah.
Perlu adanya langkah-langkah konkret dari pemerintah dan stakeholders terkait untuk mengatasi masalah ini dan memberikan perlindungan serta dukungan yang memadai bagi masyarakat kelas menengah agar dapat tetap eksis dan berkembang di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti.
Sumber: disway