BeritakanID.com - Kebijakan Bupati Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) Heribertus Nabit yang memecat 249 tenaga kesehatan atau nakes tengah jadi sorotan. Pemecatan itu pun jadi perhatian DPRD Kabupaten Manggarai.
Perwakilan nakes sempat menemui pimpinan DPRD Manggarai. Mereka minta haknya diperjuangkan lantaran mesti menghidupi keluarga.
Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Matias Masir sempat menangis saat mendengar curhatan nakes yang panik karena penghasilan untuk keluarga jadi tak ada. Sebab, ada nakes perempuan dengan konsidi suami tak bekerja serta anak masih kecil. Ekonomi keluarga hanya ditopang gaji sang istri sebagai nakes sebesar Rp600 ribu per bulan.
Namun, yang mengejutkan, meski diumumkan dipecat per 1 April 2024, ternyata para nakes non ASN itu belum digaji sejak Januari 2024.
"Ada adik-adik kita nakes dari Kecamatan Cibal datang bertemu saya dengan nangis-nangis. Dia panik dengan nasib keluarganya. Suami tidak kerja. Anak masih kecil. Saya tanya kerja dari tahun berapa dia itu kerja dari 2014," kata Matias Masir kepada VIVA, Sabtu malam, 13 April 2024.
Bagi dia selaku wakil rakyat, sikapnya bertentangan dengan Bupati Heribertus Nabit. Ia kecewa dengan pemecatan tersebut tanpa ada hak yang jelas untuk nakes.
"Apalagi mereka sampai dipecat belum terima gaji dari Januari. Mereka yang tadinya berjuang agar diperpanjang kontraknya malah balas dengan pemecatan," jelas Matias.
Matias pun menyinggung jasa besar nakes saat menangani pandemi Covid-19. Kata dia, di Manggarai saat era pandemi tersandera kasus Covid-19 yang begitu menakutkan sepanjang 2021 atau tahun pertama kepemimpinan Bupati Heribertus Nabit.
"Lalu, begitu gampangnya kita melupakan mereka padahal mereka garda terdepan selama pandemi Covid-19. Saya minta Bupati batalkan keputusannya. Memang kewenangan ada di tangan dia," kata politikus PAN itu.
2 tahun kerja tak digaji
Matias menceritakan, kedatangan ratusan nakes ke DPRD Manggarai pada 12 Februari 2024 lalu bukan berdemonstrasi. Kata dia, kedatangan para nakes karena ingin berdialog berbagai hal antara lain tentang gaji kecil dan nasib mereka sudah belasan tahun mengabdi tapi belum diangkat jadi ASN.
"Itu bukan demo tapi RDP dengan Komisi A. Dan, permintaan mereka tak berlebihan kok minta naik gaji dari Rp600 ribu," tuturnya.
Selain itu, menurut dia, ada juga aspirasi nakes agar diangkat jadi aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu karena ada nakes yang sudah belasan tahun tak juga diangkat jadi ASN.
"Ada yang belasan tahun mengabdi minta diangkat jadi ASN melalui jalur pengangkatan PPPK tanpa tes. Kemudian mereka meminta perpanjangan kontrak kerja tahun 2024 yang belum jelas sehingga mereka tidak terima gaji selama 3 bulan dari Januari sampai Maret," jelas Matias.
Bagi dia, tak berlebihan permintaan nakes itu untuk minta naik gaji. Dia mengaku ada informasi nakes yang masuk sejak 2012 diawali sebagai tenaga sukarelawan tanpa gaji.
"Gaji Rp400 ribu baru ada 2 tahun kemudian. Kemampuan daerah bisanya segitu waktu itu kemudian ada kenaikan jadi Rp600 ribu," tuturnya.
"Soal ini kan tergantung kemampuan daerah kalau tak bisa ya mereka juga terima kok alasan itu. Jangan lantas perjuangan mereka dianggap memberontak dan lain-lain," kata Matias.
Menurut dia, dalam RDP dengan DPRD Manggarai diketahui pula nakes yang bekerja dari 2012 pernah jadi tenaga sukarela selama 2 tahun.
"Bayangkan. Yang bekerja dari tahun 2012 baru terima gaji tahun 2014 itupun hanya Rp400 ribu. Tidak sedih gimana dengar cerita semacam itu," ujarnya.
Bupati emosional
Pemecatan 249 nakes itu dilakukan Bupati Manggarai setelah ratusan nakes menggelar RDP dengan DPRD Manggarai.
Dalam RDP itu, para nakes juga minta DPRD menjembatani kisruh perpanjangan kontrak yang tak juga diteken Bupati Heribertus Nabit. Kondisi itu yang membuat mereka tidak menerima gaji sejak Januari 2024.
Terkait itu, Bupati Heribertus Nabit merespons secara emosional. Dia menegaskan langkah pemecatan ke nakes sebagai bentuk pembangkangan bawahan terhadap atasan.
"Besok saya akan bersurat secara resmi ke Pak Sekda, lakukan refocusing ulang. Jadi, semua yang demo, saya tidak akan tanda tangani surat perpanjangan," tutur Bupati Nabit saat menyampaikan sambutan pelantikan 10 pimpinan OPD, Senin 18 Maret 2024.
"Yang demo itu berhentikan semua. Saya ini tidak takut kalau diancam. Dan, tidak usah ancam saya karena ini mau pilkada, kau tidak usah pilih saya, tidak masalah. Tidak usah pake ancam," ujar Nabit.
Sumber: viva
