BeritakanID.com - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf mengomentari perubahan istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dilakukan TNI. Menurut Al Araf, penggantian terminologi itu justru bisa membuat masalah baru di pulau tertimur Indonesia tersebut.
“Penggunaan istilah OPM kembali di Papua sesungguhnya tidak akan menyelesaikan masalah dan konflik di Papua,” kata Al Araf saat dihubungi pada Kamis, 11 April 2024. Perubahan cara menyebut kelompok bersenjata di Papua, kata dia, tidak menyentuh inti dari konflik yang ada.
Al Araf menyatakan penggantian itu malah bisa memunculkan stigma buruk kepada masyarakat Papua. Selain itu, dia berujar penyebutan OPM memiliki kecenderungan pendekatan operasi militer dalam menghadapi konflik.
Padahal, Al Araf menilai pemerintah dan TNI seharusnya mengedepankan pendekatan yang lebih dialogis dalam menyelesaikan konflik Papua. “Bukan dengan penamaan istilah OPM dan operasi militer,” ucap dia.
Pemerintah Indonesia, Al Araf berujar, sudah beberapa kali mengubah pendekatan mereka terhadap konflik di Papua. Perubahan itu dapat terlihat dari cara pemerintah menyebut nama kelompok bersenjata yang beroperasi di Bumi Cendrawasih.
Beberapa nama yang digunakan pemerintah Indonesia di antaranya adalah OPM, KKB, organisasi teroris, hingga orang tak dikenal (OTK). “Perubahan nama itu sesungguhnya hanya upaya pemerintah dalam meningkatkan eskalasi pendekatan penyelesaian (konflik), dari pendekatan operasi militer, berubah penegakan hukum, berubah operasi teroris, dan berubah lagi sekarang operasi militer,” ujar Al Araf.
Dibanding mengganti istilah KKB menjadi OPM, Al Araf mengatakan pemerintah seharusnya fokus memikirkan cara penyelesaian konflik secara damai dan melalui dialog. “Sudah saatnya penyelesaian konflik Papua dilakukan dengan jalan damai,” ucapnya.
Dia menghimbau semua pihak yang terlibat dalam konflik Papua untuk mulai mendorong gencatan senjata dan maju ke meja perundingan. Al Araf menyatakan perlu ada jeda kemanusiaan untuk penyelesaian konflik Papua. Dengan begitu, kata dia, akan ada ruang dialog yang setara antara pemerintah dan kelompok-kelompok yang menginginkan kemerdekaan.
Sumber: tempo
