BeritakanID.com - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencabut Kartu Jakarta Pinta (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Pencabutan itu dilakukan secara sepihak oleh Pempov DKI Jakarta.
Sikap Pemprov DKI tersebut mengundang kritikan dari beberapa pihak, salah satunya yakni Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus. Dalam cuitannya di akun X @Jhonsitorus, ia menyindir sikap Pj Heru.
Ia mengatakan kebijakan yang dibuat oleh Pj Heru adalah gambaran awal kondisi Indonesia selama periode 2024-2029.
Menurutnya pembatalan KJMU merupakan bagian dari upaya pengalihan anggaran ke sektor lain.
“Heru Budi Hartono hari ini adalah gambaran awal Indonesia di 2024-2029. KJMU yang dibatalkan untuk ribuan pelajar ini adalah bagian dari upaya pengalihan anggaran ke sektor lain,” kata Jhon dalam cuitannya.
Ia pun menyindir Pj Heru yang tegak lurus terhadap Prabowo-Gibran. Jhon menyayangkan sikap Pj Heru yang lebih mengutamakan mengenyangkan bangsa ketimbang mencerdaskan.
“Ini sekaligus satu visi dengan Prabowo Gibran, MENGENYANGKAN bangsa, bukan mencerdaskan bangsa,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menilai langkah Pj Heru sangat nirempati.
Baca Juga
Ia melihat tindakan tersebut tidak sejalan dengan visi-misi Presiden Joko Widodo yang dikenal sangat pro terhadap rakyat.
Sahroni mengatakan, dicabutnya KJP Plus dan KJMU merupakan langkah yang fatal dan tidak berperikemanusiaan. Ia menyayangkan sikap Pj Heru tersebut yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.
“Ini langkah yang fatal, tidak tepat, dan tidak berperikemanusiaan. Apa yang Pak Pj Heru lakukan, sama sekali tidak sejalan dengan spirit dan arahan Pak Presiden Jokowi yang pro-rakyat,” ucap Sahroni dalam keterangannya.
Ia juga mengimbau agar Jokowi memecat Pj Heru. Sebab menurutnya banyak kebijakan Pj Heru yang ekstrem dan merugikan rakyat.
“Sebaiknya Pak Presiden segera pecat Pj Heru. Kebijakannya sudah banyak yang sangat ekstrem dan jelas merugikan masyarakat,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Sahroni meminta Heru Budi agar mengembalikan KJMU-KJP Plus milik warga. Menurut dia, para siswa-mahasiwa bisa jadi putus studi karena tak memiliki biaya.
“Kalau diputus di tengah jalan seperti ini, mereka mau lanjut kuliah pakai apa? Bayarnya gimana? Apa enggak dipikir sampai ke situ? Jangan semau-maunya begitu, dzalim Bapak [Heru],” pungkasnya.(kba)
Sumber: kbanews
