BeritakanID.com - Pengamat politik Eep Saefulloh Fatah menilai karut-marut pelaksanaan Pemilu 2024 ini tidak lepas dari cawe-cawe kebablasan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Menurutnya hal itu menunjukkan Jokowi telah melanggar konstitusi dan UU sehingga seharusnya dimakzulkan dari kursi presiden.
“Menurut saya ini tidak boleh dibiarkan. Sebagai warga negara, posisi saya tidak berubah dari semenjak akhir tahun lalu. Menurut saya Presiden Jokowi harus dimakzulkan. Ini kesimpulan pertama yang menurut saya penting sebagai bagian dari Pemilu 2024,” jelas saat menjadi pembicara Demos Festival: Omon-Omon Soal Oposisi di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2024.
Dia menegaskan pembiaran terhadap berbagai tindakan Presiden Jokowi itu adalah dosa sejarah bagi setiap warga negara di Indonesia. Karena itu dia mengajak semua masyarakat untuk menuntut agar Jokowi diadili.
“Pembiaran pelanggaran konstitusi dan undang-undang oleh presiden, tidak boleh dilakukan. Apa pun hasilnya, bahwa perjuangan untuk menuntut agar ini diadili, ini diperkarakan sampai tuntas, dan kemudian ujungnya bisa ada pihak yang kalah dan menang secara politik, itu urusan yang lain,” ungkap pendiri lembaga survei Polmark Indonesia ini.
Kalau Jokowi tidak segera dimakzulkan, penumpukan kekuasaan di tangan keluarga Presiden Joko Widodo dikhawatirkan bakal menjadi-jadi. Setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka mulus menjadi cawapres berkat putusan kontroversial di Mahkamah Konstitusi, bukan tidak mungkin anak dan keluarganya yang lain juga akan menduduki kursi kekuasaan lainnya dengan cara-cara tidak patut.
“Dan kelak kalau (Presiden Jokowi) tidak dilawan, sampai ke Undang Undang Daerah Khusus Jakarta yang suatu ketika, mungkin gubernur Jakarta yang dipilih presiden adalah keluarga itu juga. Dan aglomerasi, yaitu kawasan ekonomi bisnis dan industri yang menyatukan Jabodetabek dipimpin oleh dewan pengelola aglomerasi yang ketuanya, ex officio adalah wakil presiden. Yang kalau ini tidak dilawan, keluarga itu juga,” ungkap Eep.
Eep juga menyebut pemakzulan terhadap Presiden Jokowi ini penting agar apa yang dilakukannya tidak dicontoh presiden-presiden berikutnya. Eep tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan Indonesia kalau presiden berikutnya juga melakukan hal yang sama secara leluasa. Indonesia bisa lebih buruk dibanding masa Orde Baru.
“Konstitusi sudah menjamin (pemegang) kekuasaan yang sangat besar. Yang bersangkutan mengendalikan resources hampir tanpa batas, punya daya kendali terhadap aparatur yang bisa dimanfaatkan kapanpun secara optimal dengan dampak yang luar biasa dan bahkan serta-merta, dan ternyata dibiarkan ketika melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang, maka yang saya bilang tadi, semua presiden akan mencontoh ini sebagai template,” ucapnya.
“Maka menurut saya bukan saja kita akan kembali ke sebelum Reformasi 98. Bahkan dalam beberapa hal jauh lebih mundur dibandingkan dengan capaian kediktatoran zaman Pak Harto,” sambungnya.
Sebelum semua itu terjadi, Eep menegaskan lagi Jokowi harus dimakzulkan. Dia pun bersedia menanggung segala risiko atas sikap yang disampaikannya tersebut.
“Maka menurut saya ini tidak boleh dibiarkan. Dengan segala risikonya, sebagai warga negara, kita harus bersikap dan sebagai warga negara, sikap saya sekali lagi tidak berubah. Saya bergeming dengan mengatakan bahwa presiden telah melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang. Dan karena itu (Presiden Jokowi) harus dimakzulkan,” tandasnya.
Sumber: kbanews
