BeritakanID.com - Pakar politik senior Muhammad AS Hikam bereaksi keras atas ancaman Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan kepada pihak-pihak yang kerap mengkritik pemerintah.
Menurutnya, pernyataan Luhut agar para pengkritik pindah ke luar negeri menunjukkan Indonesia semakin menjauhi praktik demokrasi konstitusional dan semakin mendekati democratic authoritarian state, yaitu negara otoriter berselubung demokrasi.
“Saya memahami bahwa yang dikatakan oleh Pak Luhut itu adalah refleksi dari arogansi kekuasaan. Karena merasa sudah di atas angin, sudah menang, dan kemudian bisa mengatur semuanya, in control, maka statement-statement-nya kemudian seolah-olah menunjukkan bahwa kekuasaannya itu paling tinggi,” jelasnya dalam talkshow “Menko Luhut Minta Pengkritik Angkat Kaki dari Indonesia, Bagaimana Nasib Demokrasi?” live di kanal YouTube @Padasuka TV, Sabtu malam, 16 Maret 2024.
“Sehingga apa yang menjadi inti dari demokrasi, yaitu kebebasan warga negara untuk menyampaikan opini, pendapat, dan hak berkumpul, dan lain sebagainya dianggap sebagai persoalan yang sangat serius,” sambungnya.
Dia juga melihat pernyataan Luhut itu sebagai bentuk delusi kekuasaan. Delusi, katanya menjelaskan, adalah sebuah kondisi psikologis yang hanya ingin melihat realitas yang dikehendaki, dan tidak mau melihat kenyataan yang lain. Sehingga terjadilah halusinasi bahkan mungkin paranoia.
“Nah, ini kalau yang menyebabkan adalah kekuasaan, menjadi sangat berbahaya. Karena implikasinya adalah apa pun yang dia tidak setuju, karena delusi tadi itu, maka dianggap sebagai ancaman yang harus dihilangkan. Bahkan di dalam kriminologi, yang namanya paranoia itu bisa menciptakan satu kondisi yang destruktif,” ungkap akademisi President University ini.
Karena itu baginya, tidak heran kalau berbagai protes dan kritik kepada pemerintahan saat ini semakin meluas dari kalangan masyarakat sipil terutama setelah gelaran Pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan. Meski demikian, dia tidak setuju kalau Presiden Jokowi dimakzulkan atas realitas dan kondisi saat ini.
“Yang saya setuju adalah upaya-upaya konstitusional melalui hak angket dan lain sebagainya untuk meminta pertanggungjawaban kenapa ini terjadi. Nah, barangkali masuk dalam hak angket itu ditanya saja apa maksudnya Pak Luhut mengatakan itu,” tandasnya.
Karena menurutnya, tidak bisa kalau setiap kritik langsung dikategorikan sebagai upaya untuk menjelek-jelekkan pemerintah. Apalagi, dengan ancaman harus pindah meninggalkan Indonesia.
Karena itu dia mendorong kalau Panitia Hak Angket Pemilu 2024 terbentuk, Luhut dimasukkan sebagai salah pihak yang akan dimintai keterangan. Agar pejabat tidak mudah menyebar ancaman kepada masyarakat.
“Itulah sebabnya maka apa yang disebutkan oleh pejabat tinggi negara tadi itu harus dijelaskan di depan DPR sehingga DPR bisa menilai apakah statement ini layak untuk ditindaklanjuti dengan satu proses hukum atau tidak,” tandasnya.
Sebelumnya saat berbicara dalam acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Tahun 2024 di Bali, Kamis, 7 Maret 2024, Menko Marves Luhut Pandjaitan menyampaikan pernyataan keras kepada pihak-pihak yang dianggap kerap menyampaikan kritik kepada pemerintah.
“Kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan mengkritik (dengan mengatakan) semua jelek, semua jelek. Kalau jelek, pindah saja kau dari Indonesia,” kata Luhut.
Sumber: kba