"Penganugerahan ini adalah penghargaan sekaligus peneguhan berbakti sepenuhnya pada bangsa dan rakyat Indonesia," kata Jokowi, Rabu 28 Februari 2024.
Pengangkatan sesuai Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan tanda jenderal kehormatan untuk Prabowo sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Ia mengatakan hal yang sama pernah diperoleh Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Pandjaitan hingga Hendropriyono.
Lantas, bagaimana kisah SBY, Luhut, dan Hendropriyono mendapatkan jenderal kehormatan?
SBY
Dilansir dari laman akmil.ac.id, SBY mendapatkan tanda jenderal kehormatan di masa presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. SBY menerima tanda kehormatan tersebut pada 15 November 2000. Saat itu, SBY merupakan alumni Akademi Militer Nasional yang telah mendapat pangkat letnan jenderal pada 1997.
Saat menerima tanda kehormatan, SBY sedang menjabat menjadi Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi
Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan mendapat gelar jenderal kehormatan empat belas hari lebih awal dari SBY. Luhut menerima tanda kehormatan dari Gus Dur pada 1 November 2000. Sama dengan SBY, Luhut pun sebelumnya mendapat pangkat letnan jenderal pada 1997 saat menjabat sebagai Dankodiklatad.
Sebelum diberi gelar kehormatan, Luhut merupakan duta besar Indonesia untuk Singapura. Ia ditugaskan untuk memperbaiki hubungan Indonesia dan Singapura. Dianggap sukses, Gus Dur pun menariknya kembali ke pemerintahan meski periode tugasnya belum selesai. Luhut kemudian menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI.
Hendropriyono
Kisah pemberian gelar jenderal kehormatan Hendropriyono sarat akan kontroversi. Dilansir dari Majalah Tempo, Hendropriyono awalnya tak diusulkan dalam rencana kenaikkan pangkat. Saat itu, Wakil Presiden Hamzah Haz mengusulkan nama Hari Sabarno kepada Presiden Megawati. Usulan tersebut kemudian dikirim ke Panglima TNI Endriartono SUtarto untuk diprotes.
Namun, secara mendadak pada 4 Oktober 2004, Megawati mengeluarkan keputusan presiden yang menaikkan pangkat Hari Sabarno sekaligus Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono menjadi jenderal kehormatan.
Setelah pangkat tersebut diberikan, Hari Sabarno dan Hendropriyono mengakui bahwa mereka tidak mengetahui bahwa pangkat jenderal penuh tersebut tidak diberikan dengan izin dari Markas Besar TNI. Hari Sabarno menyatakan akan menghadap Endriartono, sedangkan Hendropriyono menganggapnya sebagai hak prerogatif presiden.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tanda kehormatan merupakan penghargaan negara yang diberikan presiden kepada seseorang, institusi pemerintah, kesatuan, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
Sumber: tempo