BeritakanID.com - Pakar politik Prof. M. Ryaas Rasyid menilai kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024 ini berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Dia tidak habis pikir kenapa pelanggaran yang luar biasa itu bisa terjadi di negara ini.
“Tidak masuk akal, di satu negeri yang pernah punya peradaban, sekarang jadi seperti ini. Saya kira tidak ada tanda-tanda bahwa ada yang lebih buruk dari ini sebelumnya,” jelasnya dalam podcast di kanal YouTube @Abraham Samad SPEAK UP, dikutip KBA News Senin, 26 Februari 2024.
Menurut mantan Menteri Otonomi Daerah ini, kerusakan pelaksanaan Pemilu 2024 ini tidak lepas dari buruknya perilaku pemimpin. Karena itulah penting untuk memilih pemimpin yang baik, bukan culas seperti yang dimiliki Indonesia saat ini.
“Seluruh kehidupan negara dan kebangsaan itu diwarnai oleh kualitas kepemimpinan. Makanya pemimpin itu tidak sembarangan. Dia adalah referensi utama dari perilaku masyarakat. Jadi Kalau pemimpinnya sendiri itu culas, pemimpinnya itu tidak bisa dipercaya dan dia bermain yang tidak benar, rusak semua negara,” tegasnya.
Lebih jauh, dia pun menilai kecurangan Pemilu 2024 ini dimulai sejak awal bahkan mulai pencalonan. Yaitu, lewat upaya Presiden Jokowi mengangkangi UU untuk memuluskan putranya, Gibran Rakabuming Raka, bisa maju sebagai calon wakil presiden.
Makanya gugatan batas usia syarat capres-cawapres yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian menjadi celah bagi Gibran melenggang ke Pilpres 2024 itu bukan dilakukan secara tiba-tiba.
“Kan semua digerakkan untuk mengajukan gugatan ke MK. Itu kan semua bukan spontanitas. Itu ada sebab-akibatnya. Gugatan ke MK itu justru untuk membenarkan anaknya Jokowi ini bisa maju gitu. Ada skenario besar. Konspirasi ini,” ungkap Doktor jebolan Universitas Hawaii, Amerika Serikat ini.
Selain pencalonan, proses pemilu, hingga saat penghitungan suara, lanjutnya, juga sudah dirancang untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Hal itu semakin terbukti dengan segala kontroversi yang terjadi pada aplikasi sistem rekapitulasi suara (Sirekap) milik KPU.
“Konon kabarnya perhitungan yang elektronik pun, itu sudah didesain. Dia punya aplikasi, tidak bisa angka 02 itu kurang dari 50 persen (suara). Saya enggak tahu bagaimana tekniknya. Orang yang mengerti yang harus menjelaskan ini,” ucapnya.
“Jadi (kecurangan) ini betul-betul sistematis, massif, terstruktur. Dan terstruktur, karena dari atas ke bawah. Massif, karena (terjadi) di seluruh Indonesia,” tandas mantan Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) ini.
Karena itu dia mendukung usulan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo agar DPR, terutama dari partai pendukung Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin menggunakan hak angket untuk mengungkap berbagai kecurangan tersebut. Lewat hak angket ini, semua yang diduga terlibat harus dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Artinya back mind Pak Ganjar itu sudah benar. Artinya dia membenarkan ada kecurangan. Untuk membuktikan kecurangan itu, karena harus ada prosedur, formalitasnya harus ada hak angket. Ini ide yang bagus,” pungkasnya.
Sumber: kbanews
