Dr. Mohamad Sukri: Hilal Pemakzulan Jokowi Sudah Terlihat

Dr. Mohamad Sukri: Hilal Pemakzulan Jokowi Sudah Terlihat

BeritakanID.com - Ketua Presidium Bintang Mercy Perubahan (BMP) Dr. Mohamad Sukri mengatakan kunci pemakzulan itu ada tiga. Pertama, proses konstitusi dimulai dari senayan. Kedua, membesarnya gerakan rakyatdan. Ketiga, keberpihakan dan dukungan penuh tentara pada gerakan rakyat.

“Hilal pemakzulan itu sudah terlihat walaupun masih samar. Ketiga kunci itu sudah bergerak perlahan kunci pertama hak angket koalisi 03 sudah tegas walaupun baru PDIP, semoga PPP bisa segera. Koalisi 01 baiknya segera juga,  PKS biasanya akan mengawali lanjut Partai Nasdem dan PKB,” ujar Dr. Mohamad Sukri kepada KBA News, di Jakarta, Jumat 23 Februari 2024.

Koordinator Tenaga Ahli Fraksi Partai Demokrat  DPR RI tahun 2009-2014 itu melanjutkan, kunci kedua,  sudah menggeliat tiap hari KPU di gelar pesta demo rakyat.  Kunci ketiga,  sudah di mulai melalui pernyataan 200 purnawirawan perwira tinggi yang di sampaikan oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.

“Kita tunggu saja sejatinya ufuk hilal makzul itu sudah terlihat, pasti akan ada takbir yang menggema,” jelas Sukri.

Sukri meyakini hak angket berhasil memakzulkan Presiden Jokowi seperti yang disampaikan tiga kunci tadi, walau tidak mudah karena pasti digoda, maka ketegasan pimpinan parpol menjadi syarat mutlak.

Keyakinan lainnya, lanjut dia,  karena sangat terang benderang terjadinya pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan menggunakan kekuasaan itu, seakan menantang rakyat kalau memang melanggar rakyat mau apa?

“Lapor silahkan, mau lapor kemana ? Bawaslu, KPU, aparat keamanan, aparat Hukum, silahkan, semuanya “terkunci”  karena dikuasai, celah Angket.”

“Celah angket adalah celah Konstitusional walau harus melalui tahapan lagi ke MK, tapi saya ingatkan jangan coba-coba Mahkamah Konstitusi (MK) berkeputusan lain dari keputusan senayan akan sangat berbahaya bagi stabilitas nasional,” sambung Sukri politisi senior  tim sukses dua kali pilpres awal reformasi.

Sukri menambahkan apapun itu, meski kekuatan oligarki masih di belakang Jokowi tetapi tidak menjamin akan siap melindungi Jokowi jika terjadi people power. Oligarki itu pragmatis akan mengekor pada siapapun.

“ Saya yakin jika hak angket digelar mereka (oligarki) akan ngerem, dan akan berpikir ulang untuk mendukung Jokowi, seperti biasanya mereka akan sembunyi, bisa jadi belajar dari peristiwa 98,  oligarki akan berada dibelakang gerakan rakyat untuk mencari amannya.”

Sukri menuturkan people power adalah jalan akhir, belajar dari pengalaman 1998 dan dari beberapa negara baik Asia, Amerika Latin maupun Afrika, baiknya tentara mengambil alih kendali kepala pemerintahan dan Kepala Negara sementara, hingga dilaksanakannya pilpres yang jurdil secara cepat dan terukur.
“Jika people power akan banyak korban baiknya di hindari, kecuali jalan buntu dan terpaksa,” kata  Sukri aktivis mahasiswa era 80-an.

Menurutnya, strategi yang harus dilakukan dalam upaya mewujudkan hak angket di DPR RI, yaitu koalisi 01 dan 03 mesti menyegerakan bentuk Tim Ad Hoc bersama untuk segera ajukan dokumen pengajuan usulan hak angket dari seluruh parpol pengusung dan seluruh anggota DPR-nya minimal 25 anggota dan harus lebih dari satu fraksi.

Kemudia, tambah dia,  melampirkan dokumen terkait materi kebijakan yang memicu kecurangan, pelanggaran, ketidak jujuran dan ketidakadilan pelaksanaan pilpres baik sebelum pencoblosan, saat pencoblosan maupun saat penghitungan dan dikaitkan dengan pelanggaran atas undang-undang terkait.

“Tim Ad Hoc 01 dan 03 harus memastikan jumlah Anggota DPR-nya Hadir saat Sidang Paripurna digelar. Ketegasan pimpinan parpol harus mutlak adanya.”

Sukri menuturkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar akan berpegang teguh dan komitmen terhadap Koalisi Perubahan.

“Saya yakin tidak akan goyah karena mereka sangat paham perolehan suara AMIN, dan telah terjadi pelanggran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), selain itu mereka juga akan menjaga kredibilitas nya sebagai tokoh politisi nasional.”

Tak hanya itu, lanjut dia, peranan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri punya andil besar menggulirkan hak angket. Bahkan, sangat mungkin antara Megawati dan Anies Baswedan akan bertemu membicarakan nasih bangsa Indonesia ke depan.

“Mas Anies dan Ibu Megawati beserta keluarga pernah beberapa kali bertemu, saat haul Taufik Kiemas dan lebaran 2016, kedekatan mereka sudah sangat lama dan diikat sejarah kedekatan AR Baswedan dengan Bung Karno.”

“ Saya yakin Ibu Mega tidak berpersepsi Mas Anies adalah bagian dari gerakan Islam garis keras apalagi radikal. Kehidupan keluarga Mas Anies sangat terbuka ke publik kok, keluarganya sangat nasionalis, contoh putrinya, Mba Mutiara diberi kebebasan untuk berhijab atau tidak,” tukas Ketua Umum AFP (Anies For President).

Sumber: kbanews

TUTUP
TUTUP