BeritakanID.com - Program makan siang gratis dan melanjutkan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) tidak realistis untuk diteruskan. Dikhawatirkan akan menyebabkan krisis fiskal yang membahayakan perekonomian negara.
Guru Besar Ekonomi Pembangunan IPB Bogor Prof.Dr.Didin.S.Damanhuri, S.E., M.S., D.E.A, menyatakan hal itu kepada KBA News, Senin, 8 Januari 2024, menanggapi pernyataan kubu paslon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang jika terpilih akan meneruskan IKN dan mengadakan makan siang, dan susu gratis untuk seluruh anak sekolah.
Didin menjelaskan program makan siang diperkirakan akan menbutuhkan anggaran sekitar Rp450 triliun. Sementara, untuk IKN dbutuhkan Rp466 triliun. Dalam janjinya, Presiden Jokowi menyatakan akan mengambil porsi 20 persen. Selebihnya akan menjadi porsi investor baik asing maupun nasional.
Hingga tahun 2024, tambahnya, alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sudah mencapai sekitar Rp72 triliun. Padahal kalau batasan 20 persen APBN, maka batas anggarannya sekitar Rp93 triliun.
“Kalau kita lihat pengerjaan di lapangan, berupa pembangunan istana, tiga kantor Menko yang dianggap bangunan utama hingga kini belum kelihatan mau cepat selesai. Besar dugaan plafon dana 20 persen itu akan terlampaui.”
Sementara pada kenyataannya, investor asing maupun nasional sepanjang data di lapangan, hingga kini boleh dibilang masih belum kongkret. Investor asing belum jelas sebab belum ada satu pun proposal yang masuk.
Didin melanjutkan memang ada komitmen dari beberapa investor dalam negeri yang disampaikan dalam acara resmi, menyatakan berminat untuk investasi hotel, mall, dan pendidikan. Tapi setelah upacara tersebut, beberapa waktu kemudian mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka khawatirkan akhirnya APBN lagi yang harus menanggung, mirip kereta cepat.
“Jelaslah kapasitas APBN, sangat terbatas. Dalam kisruh pendanaan IKN itu, tiba-tiba ada lontaran mau menanggung makan siang yang dana yang dibutuhkan sekitar Rp460 triliun. Ini program yang tidak rasional.
Ditegaskannya, APBN 2024 sekitar Rp3.235 triliun. Dalamnya termasuk untuk membayar cicilan pokok utang luar negeri dengan bunganya sekitar Rp1.000 triliun. Ditambah dengan anggaran pendidikan 20 persen mencapai lebih dari Rp600 triliun.
Dikaji ulang
Didin berpendapat pembangunan IKN di Penajam Utara sebaiknya dikaji ulang. Disamping akan membuat APBN berdarah-darah, juga menyangkut lingkungan ekologis yang akan mengancam Kalimantan secara keseluruhan yang selama ini sudah rusak akibat industri playwood, sawit, batubara hingga nikel.
Dia menambahkan dalam kajian geopolitik, IKN itu juga tidak ideal, karena terlalu dekat dengan kawasan Laut China Selatan yang menjadi ajang konflik RRC (Republik Rakyat China) versus Amerika Serikat. Posisi IKN sangat rawan diserang musuh.
Dikatakan Didin, kalau IKN tetap dipaksakan, dengan kapasitas APBN yang sudah sangat terbatas, maka akhirnya harus menumpuk utang luar negeri yang sekarang sudah hampir Rp8000 triliun plus rencana 2024 untuk menarik utang baru sekitar Rp500 triliun hingga Rp600 triliun sebagaimana diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Belum lagi mengingat utang BUMN yang menurut anggota DPR RI Misbakhun mencapai Rp8.350 triliun.
“Ditambah utang dalam negeri (BLBI, ORI, Sukuk) sudah mendekati Rp2000 triliun. Jelas Indonesia terancam dalam jebakan utang (debt trap). Tentu ini akan memengaruhi kepercayaan baik di dalam negeri maupun luar negeri.”
Karena itu, Didin mengusulkan, IKN lebih baik ditinjau ulang. Namun investasi APBN yang sudah dikucurkan sekitar Rp72 triliun harus tetap tidak boleh mubazir. Misalnya gedung-gedung di Penajam Utara itu, misalnya dijadikan seperti Camp David AS, tempat presiden berlibur.
“Begitu juga dengan program makan siang gratis untuk tahap sekarang tidak menjadi prioritas. Sebab kalau dipaksakan, bisa-bisa kita akan mengalami krisis fiskal,” tukas Didin S Damanhuri. (kba).
Sumber: kbanews
