BeritakanID.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tetap meminta Inspektorat dan BPKP untuk melakukan audit terhadap JIS.
Padahal JIS yang dipelopori oleh Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu telah diaudit BPK.
Merespons hal itu, Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis mengkritik Heru.
Menurutnya, yang seharusnya diaudit adalah kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Pak Heru, yang diaudit kembali itu seharusnya dugaan korupsi Kasus RS Sumber Waras era Ahok,” kata Hasbil dalam unggahannya di Twitter, Selasa, (25/7/2023).
Kepala BPOKK DPP Insan Muda Demokrat ini menantang Kepala Sekretariat Kepresidenan itu memperlihatkan nyalinya untuk tidak sekadar manut-manut kepada yang diperintahkan.
“Ada nyali gak? Atau anda boneka yang selalu manut apa yang diperintahkah ke anda?,” ucap anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini.
Diketahui, dalam kasus RS Sumber Waras diduga ada kerugian negara sebesar Rp191 Miliar dalam proses pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) oleh Pemprov DKI Jakarta.
Kasus bermula saat Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik YKSW senilai Rp800 miliar pada APBD-P 2014.
Meski demikian, KPK telah menyatakan bahwa yang harus melakukan pengembalian bukanlah Pemprov DKI Jakarta.
Heru sendiri merupakan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta masa Ahok antara tahun 2015 dan 2017.
Sumber: fajar