BeritakanID.com - Berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah Anies Baswedan maju pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang terus menuai sorotan dari publik. Karena praktik tersebut sangat tidak tepat terjadi di Indonesia yang telah 77 tahun merdeka dan mengaku sebagai negara demokratis.
“Kalau saya melihat [penjegalan Anies] bukan hanya disayangkan, tetapi sangat memalukan. Kalau negara lain melihat praktik demokrasi seperti itu, kita sangat malu sebagai bangsa yang besar,” jelas pengamat politik Dr. TB. Massa Djafar dalam podcast “Cawe-cawe Jegal Anies, Apa Untungnya Buat Jokowi? di kanal YouTube @Jurnal PolitikTV, dikutip KBA News, Kamis, 22 Juni 2023.
“Jadi kalau di dalam demokrasi masih menggunakan cara-cara lama, saya kira itu, tadi Pak Kaban mengatakan cara-cara kolonial. Tidak hanya itu Pak Kaban, tapi itu mundur lagi pada abad sebelum zaman feodal,” sambungnya menyetir pernyataan politikus senior MS Kaban yang juga bicara dalam forum yang sama.
Lebih jauh Ketua Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional ini menjelaskan dalam tatanan global, demokrasi telah menjadi pilar peradaban. Semakin demokratis sebuah negara, peradaban bangsa tersebut semakin tinggi. Apalagi, demokrasi tersebut memungkinkan munculnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas.
“Jadi semakin demokratis, maka kemungkinan [figur] yang terpilih semakin berkualitas,” ucapnya.
Doktor jebolan Universiti Kebanggaan Malaysia (UKM) ini mengungkapkan Indonesia pernah mendapat pujian internasional karena berhasil menjalankan pemilu secara demokratis, bahkan hanya dalam waktu 10 tahun setelah kemerdekaan. Yaitu pada Pemilu 1955. Apalagi pelaksanaan pemilu tersebut di bawah pemerintahan yang dipimpin Partai Masyumi.
“Itu adalah pemilu yang paling fair sepanjang sejarah politik Indonesia. Dan itu sangat membanggakan. Ini perlu dicatat bahwa penyelenggara pemilu yang paling bersih itu adalah dibawa Partai Islam, Partai Masyumi,” ungkapnya.
Karena itulah, dia menyesalkan praktik-praktik tidak demokratis seperti penjegalan terhadap kandidat maju pada pilpres masih terjadi saat ini.
“Nah, kalau sekarang ini di usia 77 tahun Indonesia merdeka lalu masih ada praktik-praktik yang mundur sekali ke politik yang sangat primitif kalau boleh kita katakan. Tapi saya tidak mau memberikan satu penilaian yang terlalu ekstrem. Tetapi saya harus katakan,” ungkapnya..
Dia mengingatkan jangan sampai praktik-praktis culas ini membuat rakyat marah hingga mengundang people power.
“Pemilu itu kan perubahan jalan damai. Kalau pemilu sebagai perubahan sosial politik jalan damai tidak membuka ruang itu, maka ada pilihan lain. Masak gini hari kita masih mau people power. Tetapi kalau tidak ada pilihan, itu pasti terjadi,” katanya mewanti-wanti.
“Kenapa? Karena kondisi objek itu sangat memungkinkan. Tingkat korupsi paling luar biasa itu terjadi pada dua periode ini. Dan indeks korupsi kita itu sangat rendah. Kedua indeks demokrasi juga turun. Belum lagi kita bicara soal ketimpangan, soal kehancuran lingkungan, banyak sekali. [People power] bukan tidak mungkin. Sangat mungkin,” sambungnya.
Apalagi, katanya menambahkan, banyak contoh betapa kuat sekalipun seorang pemimpin tapi kalau tidak memerintah secara demokratis, akan berhadapan dengan rakyat. Bahkan termasuk pernah dialami Indonesia saat era Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto.
“Ini dua pemimpin yang hebat sekali. Tapi toh siapa sangka bahwa dia akan dijatuhkan oleh rakyat sendiri,” tandasnya.
Isu penjegalan Anies Baswedan ramai belakangan ini. Penjegalan diduga dilakukan lewat tekanan dan iming-iming kepada kepada NasDem, Demokrat, dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan agar meninggalkan Anies.
Bahkan upaya terakhir dalam menghambat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut ditengarai lewat KPK yang sejak lama memang dinilai ngotot menjeratnya lewat kasus Formula E.
Polemik Istana tidak netral ini semakin menggelinding setelah Presiden Jokowi secara terbuka menegaskan akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024 ini. Meskipun dia mengaku cawe-cawenya ini demi bangsa dan negara.
“Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi,” jelas Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta sejumlah content creator di Istana Negara, Senin, 29 Mei 2023.
Sumber: kba