BeritakanID.com - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana tadi pagi mengaku kembali mendapatkan informasi penting terkait penanganan kasus korupsi di KPK. Informasi yang diperoleh, pengusutan KPK tersebut menargetkan seorang menteri berinisial SYL alias Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Tujuannya sudah jelas, yaitu untuk mengganggu Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) serta menjegal pencapresan Anies Baswedan. SYL merupakan politikus NasDem, yang bersama Partai Demokrat, dan PKS tergabung dalam KPP.
“Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi. Seorang menteri dengan inisial S*L. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP dan menjegal pencapresan Anies Baswedan,” kata Denny dalam unggahan di akun Twitter-nya,@dennyindrayana, dikutip KBA News Rabu, 14 Juni 2023.
“Hukum memang benar-benar direndahkan menjadi alat mengganggu koalisi dan penentu arah pencapresan saja,” sambung mantan Wamenkum HAM ini.
Namun, alih-alih melemahkan, sambungnya, gangguan semacam itu justru akan makin meneguhkan Partai NasDem di dalam koalisi. Bahkan dalam satu pertemuan elite partai yang mengusung tagline Restorasi Indonesia itu, imbuh Denny, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dikabarkan menegaskan tidak akan mundur dalam mendukung Anies meski nyawa taruhannya.
“Abang ini jangankan masuk penjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies,” ujar Paloh, seperti dikutip Denny.
Pada bagian lain, bekas dosen UGM ini juga mendapati kabar bahwa pimpinan KPK datang ke seorang menteri senior. Kepada menteri senior itu, pimpinan KPK itu menyatakan telah memiliki bukti lengkap dan meminta izin Presiden Jokowi untuk mentersangkakan seorang pimpinan parpol.
“Ada empat dugaan kasus korupsi, soal kardus, pembangunan kantor partai, pembangunan beberapa rumah keluarga, sampai gratifikasi mobil mewah. Sang menteri senior mengatakan, ‘jalankan saja sesuai bukti dan proses hukum’,” terang Denny.
Namun, sang pimpinan parpol itu masih selamat hingga kini. Karena yang bersangkutan tetap berada di barisan koalisi Jokowi. Izin menjerat pimpinan partai itu dari Presiden pun tidak kunjung turun ke KPK.
Berbagai peristiwa tersebut semakin meyakinkannya bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi merpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun bagian dari strategi besar untuk menjegal Anies Baswedan. Dengan keputusan itu, jabatan pimpinan KPK saat ini diperpanjang satu tahun mengingat telah menjalani masa jabatan empat tahun.
“Maka, terbuktilah kekhawatiran saya, setelah diperpanjang setahun masa jabatannya, melalui putusan MK, Firli Bahuri bergerak cepat sesuai skenario tangan kuasa, menggunakan KPK untuk memilah dan memilih kasus, memukul lawan oposisi, dan merangkul kawan koalisi,” ungkapnya.
Menutup rilisnya tersebut dia mengkhawatirkan masa depan Indonesia dengan adanya hukum yang tebang pilih ini dengan mengutip sabda Nabi Muhammad SAW.
“Rasulullah SAW pernah bersabda, yang intinya: suatu bangsa akan hancur jika hukum ditegakkan dengan pilah-pilih. Semoga Allah SWT menyelamatkan Indonesia,” tandasnya.
Disebutkan, Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta diusulkan sebagai tersangka. Rencana penetapan tersangka ini berdasarkan ekspose yang dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK pada Selasa, 13 Juni 2023.
Meski demikian, Jubir KPK Ali Fikri belum banyak bicara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diusulkan jadi tersangka tersebut. Namun ia membenarkan jika lembaga antirasuah itu tengah mengusut dugaan korupsi di Kementan.
Ali mengatakan saat ini KPK masih dalam proses meminta keterangan sejumlah pihak ihwal korupsi tersebut. “Ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK sehingga kemudian KPK tindaklanjuti pada proses penegakan hukum,” katanya, seperti dikutip dari Tempo.
Sementara Mentan Syahrul Yasin Limpo sendiri mengaku tidak tahu soal dugaan korupsi yang tengah diusut lembaga antirasuah tersebut. “Oh, saya tidak mengerti itu,” kata SYL, saat berkunjung ke Kabupaten Solok, Sumatera Barat, seperti dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka proyek kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G di Kominfo. Jhonny merupakan Sekjen DPP Partai NasDem, yang setelah penetapannya sebagai tersangka, diberhentikan dari jabatan partai tersebut.
Sumber: kba