BeritakanID.com - Warga Wadas Purworejo masih terngiang dengan insiden kebrutalan aparat saat warga mempertahankan hak atas tanahnya untuk dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa penambangan batu andesit di desa setempat. Setidaknya terjadi dua kali insiden yang membuat hati miris.
Anggota Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) Talabudin mengatakan, sampai saat ini jika melihat ada polisi dalam jumlah besar memasuki Desa Wadas, hatinya tidak karuan. “Kalau lihat polisi masuk Wadas rasanya kemropok, rasane deg-deg, jengkel, tapi juga takut dan trauma,” katanya saat ditemui KBA News di Sanggar Desa Wadas, Selasa, 9 Mei 2023.
Talabudin masih ingat kejadian pertama pada 23 April 2021. Saat itu ada 11 orang yang ditangkap. “Kebetulan saya selamat, tapi sempat diseret-seret, kena pentungan polisi, kena lemparan batu. Tidak ketangkap,” ungkapnya.
Dia mengatakan, kejadian itu merupakan kali pertama warga penolak tambang berhadap-hadapan langsung dengan banyak aparat kepolisian. “Warga menghadapi polisi masih lugu, tanpa persiapan matang. Warga juga tidak mengira saat Bulan Puasa bakal terjadi bentrok,” katanya.
“Warga yang tidak kepikiran bakal terjadi bentrok, ternyata aparatnya malah brutal. Warga dipentungi, disodoki pakai pentungan. Saya juga kena pentungan. Disuruh visum, tapi sampai saat ini juga tidak digubris,” jelasnya.
Dia mengatakan, insiden kedua terjadi pada 8 Februari 2022. Sekitar 90-an warga yang ditangkap. Banyak warga diperlakukan tidak manusiawi, aparat mengepung pemumkiman. Ada warga yang sedang duduk dekat masjid ditendangi. “Saya masih ingat pimpinannya dengan nada keras tidak boleh ada yang merekam kejadian pakai handphone. Biar tidak viral,” ujarnya.
Talabudin mengungkapkan, kejadian memilukan itu tidak terekspose media massa. “Yang banyak diekspose yang baik-baik, seolah tidak ada persoalan. Yang diekspose yang jadi miliader setelah menjual tanahnya untuk tambang. Itu memilukan,” keluhnya.
Menurut dia, pemerintah tidak adil dalam kasus Wadas. Jika perusahaan menuntut warga, polisi memprosesnya dengan sangat cepat. Namun saat warga menuntut perusahaan, tidak diprsoes. “Begitu juga di Desa Guntur, perusahaan menuntut warga langsung diproses. Satu dua hari langsung ditetapkan sebagai tersangka,” ungkapnya.
Talabudin mengungkapkan, dia bersama warga yang masih menolak komitmen terus berjuang mempertahankan tanahnya. “Kalau kita diam, semakin tidak karuan. Kebijakan tambang di Wadas banyak yang bertentangan namun semuanya tetap dilibas pemerintah,” katanya.
Sumber: kbanews
