BeritakanID.com - Mantan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada dan mantan profesor tamu di Melbourne University Law School, Australia, Denny Indrayana menilai saat ini terjadi persoalan politik hukum ketatanegaraan di Indonesia yang semuanya terkait dengan pemenangan pemilu presiden atau pilpres 2024.
Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2011 hingga 2014 ini pada seminar bertitelkan “Anies Baswedan Pengemban Siklus 100 Tahunan Lahirnya Peradaban Baru Dunia 2024?” Sabtu 29 April 2023, semua itu tak lepas dari upaya incumbent untuk memenangkan calon mereka. Halal bihalal dan seminar itu digelar oleh organisasi relawan Sahabat Anies Internasional.
Denny yang juga salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jogjakarta menambahkan bahwa bisa diterima jika seorang presiden secara pribadi memiliki preferensi untuk calon presidennya. “Karena presiden juga memiliki hak suara sebagai seorang warga negara,” ujar dia.
Namun, sebagai seorang negarawan dan pemimpin bangsa yang alangkah bijaksananya jika berdiri dan mengayomi di atas semua elemen bangsa, Presiden Joko Widodo seyogyanya harus membatasi dirinya terlibat lebih jauh dan turut campur dalam pencalonan serta dukungan terhadap calon presiden yang akan menggantikannya selepas 2024 mendatang.
“Sebagai negarawan, Presiden Jokowi alangkah baiknya bertindak netral dan tidak ikut menentukan arah koalisi parpol atau relawan terhadap calon-calon presiden yang akan berkontestasi di pilpres 2024,” ujar dia.
Presiden Jokowi hendaknya berdiri dan mengayomi di atas semua calon presiden, termasuk turut berdiri di sisi Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan, Ph.D., yang secara riil dalam kunjungan ke daerah-daerah doktor dari Amerika Serikat ini mendapat dukungan kuat dan masif dari rakyat secara genuine, tanpa iming-iming sembako dan politik uang.
Di satu sisi, Presiden Jokowi tentu membutuhkan dukungan dan jaminan pembangunan di Ibu Kota Negara di Kalimantan serta proyek-proyek penting pemerintah lainnya tetap berlangsung, sehingga tidak akan ada permasalahan hukum bagi Jokowi dan keluarganya selepas turun dari kursi kepresidenan di 2024 mendatang.
Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. yang selama ini telah terbukti meneruskan program-program Jokowi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, pernah menjadi juru bicara kampanye Jokowi dan menjadi Mendikbud di era Presiden Jokowi tentu akan tetap bersandarkan pada prinsip keberlanjutan (sustainability) dan perbaikan atas semua hasil karya pemimpin bangsa sebelumnya, menjalankan pemerintahan sesuai undang-undang dan regulasi yang berlaku jika beliau terpilih sebagai Presiden RI 2024-2029 mendatang.
Sumber: kbanews
