BeritakanID.com - Publik memiliki sentimen negatif terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. Hanya sekitar 18 persen saja yang memberikan sentimen positif.
Penilaian itu didasarkan pada social network analysis pada perkembangan di media sosial usai pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.
Hal itu diungkap Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi dalam rentatan cuitannya di akun Twitter pribadinya pada Minggu 9 April 2023.
Ismail Fahmi mengungkap, mayoritas publik menilai Firli Bahuri telah melakukan pelanggaran kode etik dan memanfaatkan KPK untuk kepentingan politik.
“Publik menuding Firli Bahuri melanggar kode etik, membocorkan dokumen korupsi, dan menggunakan KPK untuk kepentingan politik pribadi,” cuit Ismail Fahmi dikutip pojoksatu.id, pada Minggu 9 April 2023.
Berdasarkan data, angka tertinggi Firli Bahuri dicuitkan terjadi pada 8 April 2023. Saat itu terdapat 10.022 mentions.
Diantaranya berisi desakan agar Firli Bahuri dicopot sampai perseteruan dengan Kapolri terkait pencopotan Brigjen Endar Priantoro.
“Perbincangan tentang Firli Bahuri dan KPK diprediksi masih akan terus bertahan dalam beberapa hari ke depan,” yakin Ismail.
Berdasarkan klaster, merah diwakili sentimen negatif dan hijau mewakili sentimen positif. Hasilnya, klaster merah soal Firli Bahuri jauh dominan.
“Klaster hijau (positif) sangat kecil, terutama tentang OTT Bupati Meranti dan kasus Rafael,” ungkap Ismail.
Jika kedua klaster itu diprosentase, pembicaraan negatif tentang Firli Bahuri mencapai 77 persen.
Diantaranya kecaman KPK berpolitik, pemaksaan Formula E, pelanggaran etik dan pidana sampai desakan pencopotan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.
“Percakapan positif hanya 18 persen. Perbincangan itu di antaranya, apresiasi KPK tahan Rafael Alun Trisambodo, apresiasi KPK pada OTT Bupati Meranti, apresiasi pemeriksaan Sekda Riau,” papar Ismail Fahmi.
Ismail mengungkap, ada 2 isu yang memicu percakapan negatif soal mantan Kabaharkam Polri itu.
Pertama pencopotan Brigjen Endar Priantoro. Kedua, pelaporan Brigjen Endar ke Dewan Pengawas KPK karena diduga bocorkan dokumen korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM.
Publik juga menilai mantan Kapolda Sumatera Selatan itu memiliki sederet permasalahan.
Di antaranya pelanggaran kode etik, melakukan pidana dengan bocorkan dokumen korupsi tukin Kementerian ESDM sampai pemanfaatan KPK demi kepentingan politik.
“Saling jawab antara Kapolri dan Firli atas pencopotan Brigjen Endar dilihat sebagai perseteruan KPK vs Polri. Firli juga dinilai melawan Presiden Jokowi dengan sikapnya terkait Brigjen Endar,” tutur Ismail.
Hal itulah yang menurut Ismail Fahmi jadi dasar publik mendesak agar Firli Bahuri dicopot dari jabatannya sebagai Ketua KPK.
Ismail Fahmi juga menyebut bahwa kontroversi di lembaga antirasuah itu dipicu revisi UU KPK.
“Berbagai kontroversi yang terjadi di KPK, dinilai sebagai buah dari revisi UU KPK,” tandas Ismail Fahmi.
Sumber: suaranasional
