BeritakanID.com - Pembobolan data pribadi seperti tradisi yang berulang di Indonesia.
Baru-baru ini nomor kartu seluler atau nomor handphone (HP) dan nomor ID, seperti nomor induk kependudukan (NIK) KTP bocor.
Jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Data pribadi yang berasal dari sim card sebanyak 1,3 miliar bocor.
Data sensitif tersebut kemudian dijual di forum online “Breached Forums” seharga $50.000 atau sekitar Rp 745 juta.
Di antara miliaran data tersebut, penjual juga membagikan sampel data 2 juta nomor ponsel dari lima operator seluler di Indonesia yang dapat diunduh secara gratis.
Penjual mengklaim miliaran data pribadi tersebut berasal dari registrasi kartu SIM.
Jika ini benar, maka itu adalah fakta yang ironis. Sebab, sebelumnya pemerintah mewajibkan daftar SIM Card.
Kewajiban untuk mendaftarkan kartu SIM prabayar dimulai pada Oktober 2017.
Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat itu.
Pengguna yang baru saja membeli nomor HP baru harus mendaftarkan kartu SIM prabayar. Pemilik kartu SIM lama yang dibeli sebelum Oktober 2017 juga perlu mendaftarkan ulang nomor ponsel mereka.
Saat melakukan registrasi atau registrasi ulang kartu SIM prabayar, seluruh pelanggan seluler di Indonesia wajib mengirimkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) ke nomor 4444 melalui SMS.
Kini, data pribadi dari SIM Card itu malah bocor dan diperjualbelikan di internet.
Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya mengatakan data itu bocor karena pengelolaannya kurang aman.
“Itu 1,3 miliar data itu bukan berarti 1,3 miliar penduduk. 1,3 miliar data itu empat kolom, kira-kira 325 juta pendaftaran SIM card,” jelas Alfons Tanujaya di salah satu TV swasta, dikutip Pojoksatu.id, Sabtu 3 September 2022.
Dari hasil analisa Alfons Tanujaya, data bocor itu bersumber dari data operator seluler.
“Datanya itu data seluruh operator. Kalau dibilang bocor dari operator, tidak logis. Lalu siapa yang membocorkan itu?,” kata Alfons Tanujaya.
“Ya kita memang tidak tahu yang bocorkan. Tapi logikanya siapa yang punya data seluruh operator itu. Dengan simpel saja bisa disimpulkan,” tambah Alfons.
Menurut Alfons, masalah kebocoran data sudah menjadi kebiasaan, tidak ada yang mau mengaku bahwa mereka mengalami kebocoran data.
“Itu kebiasaan buruk. Akibatnya apa? bocor lagi, bocor lagi. Kenapa? Karena kita tidak pernah belajar dari kebocoran data,” tandas Alfons.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate membantah 1,3 miliar data bocor itu berasal dari Kominfo.
“Bagaimana kita beri pendapat, audit aja belum, yang pasti bahwa data itu tidak ada di Kominfo,” ucap Johny, Kamis (1/9).
Meskipun begitu, Johny mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk melakukan audit dan menelusuri data-data yang bocor tersebut.
“Atas mandat perundang-undangan, Dirjen Aplikasi Informatika harus melakukan audit dan riset data itu sebenarnya apa,” tegas Johny.
Sumber: pojoksatu
