BeritakanID.com - Penyelenggaraan Formula E telah sukses dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta pada 4 Juni 2022 lalu. Namun diakui ajang balap mobil listrik tersebut menuai polemik di tengah masyarakat, mulai dari perencanaan, proses penganggaran, pemilihan lokasi, hingga pelaksanaan bahkan berlanjut saat ini tiga bulan setelah gelaran.
“Padahal itu bukan hal yang semestinya harus dijadikan polemik. Karena berdasarkan audit BPK, Formula E layak untuk dilaksanakan. Selama lima tahun berturut-turut juga Pak Anies dapat WTP. Ini sebuah sejarah dan langka kepala daerah bisa mendapatkan WTP dari BPK,” jelas Koordinator Barisan Nasional Relawan Anies (Barnas), Nurcholis, kepada KBA News pagi ini, Jumat, 9 September 2022.
Karena itu pihaknya mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang responsif untuk memberikan keterangan kepada KPK terkait Formula E tersebut pada selumbari Rabu, 7 September 2022.
“Supaya ini tidak jadi polemik di masyarakat. Karena itu kami berharap KPK bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan penganggaran termasuk pendanaan dari Formula E sudah sesuai aturan jauh dari korupsi,” paparnya.
Walaupun dalam amatannya masyarakat lebih banyak yang tidak setuju dengan langkah KPK memintai keterangan kepada Gubernur Anies tersebut. Karena track record Anies yang diakui publik bersih dari noda-noda KKN.
“Dalam pemanggilan ini, sikap masyarakat terbelah. Ada pro dan kontra. Kami amati lebih banyak yang kontra. Karena Pak Anies kepala daerah tersukses selama menjadi gubernur dibanding gubernur-gubernur sebelumnya,” ungkap Nurcholis, yang juga seorang pengacara ini.
Meski demikian, dia mengingatkan agar KPK tidak dianggap bermain politik dalam memeriksa Anies ini, lembaga anti rasuah tersebut harus fair mengusut semua kasus-kasus apalagi yang telah diindikasikan kuat ada korupsinya.
Misalnya pembelian lahan RS Sumber Waras yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama. Karena berdasarkan temuan BPK ada penyimpangan kewenangan dan kerugian keuangan negara dalam persoalan tersebut.
“Supaya KPK tidak terkenal tebang pilih, semua hal-hal yang jadi polemik dan terang bendera terkait dengan dugaan korupsi khususnya yang ada di Ibu Kota dari gubernur sebelumnya juga harus diusut, seperti Pak Ahok terkait RS Sumber Waras. Agar publik tidak menilai KPK tebang pilih, bermain politik dan dikendalikan kekusaan dan lain sebagainya,” ucapnya.
“KPK harus tegak lurus kepada UU. Katakan benar adalah benar, salah adalah salah. Jangan sampai KPK jadi musuh rakyat Indonesia yang saat ini masyarakat sudah kurang begitu percaya kepada aparat penegak hukum. Padahal katanya hukum adalah panglima di negeri kita,” tegasnya lagi.
Terakhir, sebagai relawan pendukung, dia mendoakan agar Anies Baswedan tetap tegar menghadapi berbagai intrik yang dilakukan orang-orang yang ingin menjegalnya agar tidak bisa maju pada Pilpres mendatang.
“Sebagai pendukung berat, kami mendoakan semoga Pak Anies dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari orang zalim, dijauhkan dari orang-orang yang sengaja atau tidak senagaja untuk mencelakakan Pak Anies,” tandasnya.
Sumber: kba
