BeritakanID.com - Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru diumumkan tentang sembilan nama sebagai Bakal Calon Presiden yang diusungkan menunjukkan dengan jelas bahwa partai tersebut tersandera antara kepentingan massa pemilih dengan kepentingan oligarki dan kekuasaan.
Pengamat dan aktivis politik Ramli Kamidin menyatakan hal itu dalam perbincangan dengan KBA News sehubungan dengan nama-nama Calon Presiden yang diusung partai berlambang matahari biru tersebut, Minggu, 28 Agustus 2022.
Ketika menutup Rakernas, Sabtu malam, 27 Agustus 2022, Ketua Umum DPP PAN Zukifli Hasan mengumumkan sembilan nama yang menjadi bakal calon presiden partai tersebut, yang dibagi dalam tiga kluster, yaitu Kluster ketua umum Parai, Kluster Menteri dan Kluster Kepala Daerah.
Sembilan nama itu masuk dalam kategori ketiga kluster tersebut adalah Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, Suharso Manoarfa, Puan Maharani, Erick Tohir, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indar Parawangsa. Ditambahkan oleh Zulhas,panggian akrabnya, nama-nama itu muncul dalam aspirari berjenjang dari kabupaten/kota ke wilayah provinsi dan Rakernas.
Gamang Tersandera
Menurut Ramli Kamidin, keputusan Rakernas itu menunjukkan bahwa PAN gamang untuk mengelaborasi kepentingan massa pemilih yang ada di tingkat akar rumput (grass root) dengan kehendak oligarki dan kekuasaan. Dua tekanan itu tidak mampu diselesaikan Rakernas.
Di akar rumput, pemilih yang berbasis Muhamamdiyah dan modernis Islam tentulah menghendaki agar partai mencalonkan Anies Baswedan sebagai satu-satunya pemimpin yang kental nuansa Islamnya. Tetapi di pihak lain, kekusaan dan oligarki sudah menyandera para elite partai.
“Zulhas diangkat sebagai menteri Jokowi, maka dia harus mengakomodir keinginan Jokowi yang cenderung ke Ganjar. Rakernas pun ingin mengakomodir suara nasionalis dengan memasukkan nama Puan Maharani. Di sisi lain, PAN bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan PPP. Makanya, Rakernas memasukkan semua nama yang mungkin bisa dimasukkan,” kata Ramli yang aktivis KAHMI UI tersebut.
Apa yang ditunjukkan Zulhas dan Rakernas jauh dari sikap Reformis yang dikesankan oleh partai itu. “Lebih mirip sikap seorang petualang yang cari selamat dari kemungkinan celaka dan masuk jurang politik,” katanya.
Sikap gamang Zulkifli memang sering diperlihatkannya. Dia pun ada maslaah hukum. Dia pernah dipanggil KPK karena kasus pengalihan fungsi lahan hutan pada saat menjadi Menteri Kehutanan era SBY. “Wajar kalau dia kemudian susah untuk bersikap tegas dalam politik,” kata Ramli.
Ketidakjelasan sikap itu dinilai Ramli akan berpengaruh kepada kinerja PAN di Pemilu 2024 mendatang. Rakyat pemilih yang kecewa akan mencari partai lain untuk dipilih. Jika itu massif maka bisa berakibatkan partai tersebut tidak memenuhi ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) sebesar 4 persen.
Ramli khawatir, PAN dan PPP akan gagal memenuhi ambang batas parlemen yang menyebabkan kedua partai itu tersingkir di Pemilu 2024 yang akan datang. Demikian Ramli Kamidin.
Sumber: kba
