BeritakanID.com - Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai pemerintah Jokowi terkesan menutup-nutupi soal klaim bayar hutang.
Ia menilai beban utang pemerintah saat ini terutama bunganya sudah semakin besar, lalu kemampuan negara dalam mendapatkan pendapatan rasio pajak menurun sehingga beban bunga itu sudah sangat berat.
"Artinya sekarang ini masyarakat sudah dibebani pemerintah dengan menaikkan pajak. Berarti sekarang ini semua utang-utangnya itu tidak gratis untuk masyarakat dan semuanya masyarakat yang menanggung,” kata Anthony dikutip dari Hersubeno Point.
Kekhawatiran masyarakat ternyata terbukti. Kata Antohinya, di tengah ekonomi yang masih sulit, tahun ini, pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen.
"Kalau keuangan negara itu kuat tentu PPN tidak akan dinaikkan, karena menaikkan PPN akan memiliki konsekuensi terhadap daya beli," jelasnya,
"Pemerintah selalu bisa membayar utangnya dengan menarik utang baru, mencetak uang, bahkan menaikkan pajak," tegasnya.
Anthony juga mengatakan saat ini kita sedang mendapatkan durian beruntung, harga komunitas yang naik sehingga APBN juga naik dan surplus belanjanya juga ditahan.
Namun waspada apabila harga komunitas ini mengalami penurunan pada akhir tahun ini atau tahun depan, tentu ini dapat memicu krisis APBN lagi.
Pemerintah juga selalu mengatakan utang porsi asing sudah rendah dibandingkan pada tahun 2019, hal itu karena sudah membuat pinjaman- pinjaman dari dalam negeri.
"Ini juga sebenarnya termasuk komunikasi yang membodohi publik,” ungkap Anthony.
Menurutnya utang dalam porsi asing itu menurun drastis misalnya dari 40% menjadi 20%, karena utang tahun 2020 dan 2021 diberdayakan 80-90% dari Bank Indonesia.
Jadi tentu saja yang dimiliki oleh asing berkurang drastis, tetapi jumlahnya tidak terlalu berkurang kecuali di dalam lima bulan terakhir sampai Mei terakhir ini turun drastis.
Sumber: warta
